Page 366 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JUNI 2021

Pemerintah merevisi jadwal libur nasional dan cuti bersama yang masih tersisa di tahun 2021.
Keputusan ini bagian dari upaya untuk mengatasi penyebaran masif Covid-19, selain upaya lain,
seperti vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Jumat
(18/6/2021), di Jakarta, mengumumkan perubahan dua hari libur nasional dan meniadakan satu
hari cuti bersama.

Libur Tahun Baru Islam 1443 H pada Selasa, 10 Agustus, diubah menjadi Rabu, 11 Agustus.
Libur Maulid Nabi Muhammad SAW pada Selasa, 19 Oktober 2021, diubah menjadi Rabu, 20
Oktober.

Sementara cuti bersama Natal pada 24 Desember ditiadakan. Keputusan ini sudah disepakati
tiga menteri terkait, yakni Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

Muhadjir menjelaskan, sesuai arahan Presiden untuk mencegah penularan dan penyebaran
Covid-19, pemerintah meninjau ulang jadwal libur nasional dan cuti bersama yang sudah
tercantum dalam surat keputusan bersama tiga menteri.

Penghargaan

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, hari libur tetap diberikan sebagai
penghargaan pemerintah kepada umat beragama, tetapi harinya digeser dan cuti bersama
ditiadakan.

"Ini sejalan dengan keinginan kita semua untuk menjaga seluruh masyarakat agar menjaga
kesehatan dan keselamatan. Keputusan ini seiring dengan ikhtiar menjalankan vaksinasi dan
protokol kesehatan," ujar Yaqut.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sepakat dengan keputusan pemerintah
merevisi jadwal libur nasional sebagai ikhtiar untuk menghindarkan penyebaran Covid-19.
"Setelah penandatanganan SKB 3 menteri, nanti kami tindak lanjuti dengan menyampaikan surat
edaran ke perusahaan-perusahaan lewat gubernur dan wali kota/bupati," tutur Ida.

Adapun Menpan dan RB Tjahjo Kumolo mengatakan, sesuai ketentuan, aparatur sipil negara
(ASN) punya hak cuti perorangan. "Tetapi, kami putuskan demi kemaslahatan dalam konteks
pandemi, hak cuti ASN untuk sementara ditiadakan," ucapnya.
Tjahjo pun menjelaskan lebih detail terkait ASN dilarang cuti pada hari "kejepit" libur nasional.
Sebagai contoh, jika ada libur hari keagamaan pada hari Selasa, ASN dilarang mengajukan cuti
pada hari Senin. Pengajuan cuti harus pada hari lain. Istilah cuti bersama juga tidak ada.

"Semua diminta konsentrasi untuk menjaga kesehatan masyarakat," ujar Tjahjo.

Untuk instansi pemerintah di pusat dan daerah tidak ada istilah lockdown. Ketentuan dalam Surat
Edaran Menpan dan RB No 67 masih berlaku. Tidak ada istilah kantor tutup atau lockdown sebab
pelayanan pada masyarakat harus berjalan.

Adapun aturan bagi instansi pemerintah pusat dan daerah di zona merah disesuaikan dengan
keputusan Satgas Covid-19 dan pemda. Kehadiran bekerja di kantor dan di rumah bisa diatur
mulai 50 persen, 75 persen, atau 25 persen sesuai kebijakan masing-masing instansi. (ELN)

365