Page 379 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JUNI 2021

PEMPROV KALTARA KOORDINASIKAN PERSIAPAN RENCANA KEPULANGAN 155
PMI
Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang mengatakan pemerintah provinsi itu
segera melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait persiapan rencana kepulangan 155
pekerja migran Indonesia (PMI) dari Krayan, Kabupaten Nunukan yang berbatasan dengan
Malaysia.

"Untuk mengantisipasi masalah ini, kami akan buat Satgas Perbatasan. Harus tuntas pekan ini
agar bisa segera tertangani, khususnya yang masuk lewat wilayah Krayan. Kalau yang lewat
Sebatik sudah tertangani," kata Zainal saat rapat kerja Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
(Forkopimda) bersama DPRD Kaltara di Tanjung Selor, Jumat.

Pemulangan dilakukan, karena para PMI tersebut bekerja melalui jalur nonprosedural atau ilegal.

Gubernur Zainal juga telah mengarahkan para pemangku kepentingan untuk terus memonitor
rencana pemulangan PMI tersebut.

Dia menjelaskan pemulangan PMI di tengah pandemi perlu proses penanganan yang ketat,
apalagi situasi COVID-19 di Malaysia sedang tidak kondusif.

"Saya minta ke Pemkab Nunukan untuk langkah awal berdayakan dokter dan perawat yang ada
di sana, jika ada PMI yang masuk lewat Krayan wajib dites COVID-19 terlebih dahulu," kata
Gubernur.
Setelah itu, lanjutnya, isolasi lima hari dengan memanfaatkan Rumah Sakit Pratama yang ada di
sana. Gunakan ruang rawat inapnya untuk isolasi mandiri.

Pemprov Kaltara segera bersurat ke pusat guna meminta bantuan untuk pemulangan para PMI
tersebut, termasuk membahas waktu dan teknis pemulangan. "Setelah lima hari baru kita
upayakan mengangkut mereka untuk pulang ke kampungnya. Saya sudah koordinasi dengan
Danlanud, insya Allah ada solusi," katanya.

Dalam waktu dekat, Gubernur dan Komandan Korem (Danrem) 092/Maharajalila, Brigjen TNI
Suratno akan bersurat ke Pangdam atau Panglima TNI untuk meminta bantuan satu unit pesawat
yang bisa standby di sana guna mengangkut para PMI.

Menurut Zainal, sebagian besar PMI ilegal yang dipulangkan dari Malaysia tersebut, berasal dari
luar Kaltara. Para kepala daerah asal TKI juga sudah mengetahui rencana pemulangan ini.

"80 persen memang dari luar Kaltara. Pemkab Nunukan juga sudah berkomunikasi dengan para
bupati dan gubernur asal PMI tersebut," ujarnya.

378