Page 497 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JUNI 2021
P. 497
Judul Revisi Cuti Bersama, Respons Kenaikan Kasus Covid-19
Nama Media republika.co.id
Newstrend Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/quwa09423/revisi-cuti-bersama-respons-
kenaikan-kasus-covid-19
Jurnalis Gita Amanda
Tanggal 2021-06-18 18:16:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pemerintah telah menetapkan perubahan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2021 melalui
Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang ditandatangani pada 18 Juni 2021. Revisi cuti
bersama 2021 merupakan respon antisipatif pemerintah terkait kenaikan kembali kasus Covid-
19 di Indonesia belakangan ini.
REVISI CUTI BERSAMA, RESPONS KENAIKAN KASUS COVID-19
JAKARTA -- Pemerintah telah menetapkan perubahan hari libur nasional dan cuti bersama tahun
2021 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang ditandatangani pada 18 Juni
2021. Revisi cuti bersama 2021 merupakan respon antisipatif pemerintah terkait kenaikan
kembali kasus Covid-19 di Indonesia belakangan ini.
Perubahan berlaku untuk hari libur nasional Tahun Baru Islam 1443 Hijriah dan Maulid Nabi
Muhammad SAW serta cuti bersama Hari Raya Natal. "Pemerintah memutuskan mengubah dua
hari libur nasional dan meniadakan satu hari libur cuti bersama," ujar Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Jumat (18/6).
Hal ini disampaikan Muhadjir usai memimpin Rapat Tingkat Menteri tentang Peninjauan Kembali
SKB Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021, di Kantor Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jumat (18/6).
Hari libur nasional yang diubah yakni Tahun Baru Islam 1443 Hijriah, yang mulanya jatuh pada
10 Agustus menjadi 11 Agustus. Kemudian Maulid Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada 19
Oktober diubah menjadi 20 Oktober. Untuk cuti bersama Hari Raya Natal pada 24 Desember
dicabut.
Dijelaskan bahwa perubahan dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk
mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan akibat merebaknya penularan Covid-19 yang
sampai kini masih belum tuntas. Presiden memberikan arahan agar ada peninjauan ulang
496
