Page 672 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JUNI 2021
P. 672
KEMENTERIAN PUPR KLAIM UU CIPTA KERJA BERDAMPAK POSITIF, MAJUKAN
SEKTOR JASA KONSTRUKSI
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila, JAKARTA - Plt. Direktur Jenderal Bina
Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Trisasongko Widianto
menyampaikan UU Cipta Kerja memberi dampak pada kemajuan sektor jasa konstruksi.
Menurutnya, UU Cipta Kerja dapat mendorong penyediaan lapangan kerja, kemudahan bagi
masyarakat khususnya usaha mikro kecil untuk membuka usaha baru, serta pencegahan korupsi
melalui penyederhanaan sistem perizinan.
"Untuk melaksanakan ini kita butuh Peraturan Pelaksana yang menguraikan lebih detail dan lebih
lengkap berbagai norma aturan di dalamnya," kata Trisasongko kepada wartawan di Jakarta,
Jumat (18/6/2021).
Dia menjelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi telah diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021.
Substansi utama pengaturan ini meliputi kemudahan perizinan berusaha melalui penghapusan
izin usaha jasa konstruksi, sertifikasi badan usaha, sertifikasi kompetensi kerja konstruksi (SKK
Konstruksi), dan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui satu pintu Online Single Submission
(OSS); "Keberhasilan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja ini tidak akan berhasil tanpa kerjasama
semua pihak, pembenahan tata kelola, dan tentunya komitmen untuk melaksanakan kewajiban.
Saya berharap kita semua maksimal dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat,"
Trisasongko.
Sementara Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras mengatakan mendukung upaya sosialisasi
Undang-Undang Cipta Kerja agar pelaku usaha dapat mengembangkan usaha di bidang jasa
konstruksi.
"Diharapkan daya saing perekonomian kembali tumbuh, iklim investasi lebih kompetitif,
mendukung tumbuhnya kegiatan berusaha terutama UMKM, memperbesar peluang penciptaan
lapangan kerja, serta mendorong dunia usaha ke arah kepatuhan terhadap peraturan
ketenagakerjaan," ujar Muhammad.
671
