Page 330 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 330
HADIR DI ISTANA, KSPSI MINTA PERWAKILAN PEKERJA DILIBATKAN DALAM
SATGAS THR
JAKARTA, - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea
hadir di Istana Kepresidenan pada Rabu (13/4/2021).
Andi menyebut, kehadirannya itu dalam rangka membahas sejumlah hal dengan para menteri
Kabinet Indonesia Maju. Salah satunya tentang pembayaran tunjangan hari raya (THR) buruh
dan pekerja.
"Yang pertama tentu membahas kepedulian pekerja di Indonesia. Juga membahas soal THR
yang menjadi polemik sekarang," ujar Andi.
Andi menuturkan, pihaknya berterimakasih karena pemerintah menetapkan kebijakan
pembayaran THR tahun ini wajib diberikan secara penuh.
Hanya saja, harus benar-benar ada pengawasan dalam pelaksanaan dalam realisasi
pembayarannya.
Salah satunya dengan memperkuat Satuan Tugas (Satgas) THR dengan memasukkan unsur
pekerja dan pengusaha.
"Ya kita membahas dengan pemerintah. Sudah selesai. Yang penting yang terbaik pengawasan
itu ada dan melekat," tegasnya.
"Dan semoga Menteri Tenaga Kerja (Menaker) segera menerbitkan kebijakan baru soal Satgas
THR yang diisi juga oleh buruh dan pengusaha. Jadi ada kesimbangan. Bukan hanya pemerintah
saja," lanjutnya.
Menurut Andi, dengan melibatkan tiga pihak, masukan-masukan yang diberikan bisa lebih
berimbang.
Selain itu, nantinya dapat dipastikan pula apakah perusahaan-perusahaan yang ada mampu atau
tidak membayarkan THR kepada buruh.
Sebelumnya, pemerintah akan membentuk Satgas Pelaksanaan Pembayaran THR 2021 sesuai
aturan yang berlaku.
Menaker Ida Fauziyah mengatakan, satgas tersebut dibentuk untuk mengawasi para pengusaha
dalam memberikan THR kepada karyawannya.
"Kementerian akan membuat Satgas Pelaksanaan THR 2021 di pusat dan bisa diikuti daerah agar
pemberian THR efektif," kata Ida Fauziah dalam konferensi pers virtualnya, dikutip dari Kompas
TV, Selasa (13/4/2021).
Ida mengatakan, satgas tersebut dibentuk sebagai bagian dari peran pemerintah dalam
mendorong dan melaksanakan kebijakan-kebijakan pemberian THR bagi para pekerja.
Oleh karena itu, ia berharap seluruh daerah memastikan agar para pengusaha di wilayahnya
membayarkan THR kepada para pekerja.
"Kami mohon kerja sama daerah pastikan pengusaha bayar THR ke buruh sesuai perundangan,"
kata Ida.
329
