Page 587 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2021
P. 587

Ringkasan

              Rapat  koordinasi  terkait  mekanisme  pembayaran  THR  telah  dilakukan  Disnakertrans  Bantul
              bersama Pemda DIY. Pemkab Bantul masih menunggu Surat Edaran Gubernur menindaklanjuti
              skema rinci pembayaran THR. Sekretaris Disnakertrans Bantul, Istirul Widilastuti menjelaskan
              meski SE Menteri Ketenagakerjaan telah dikeluarkan, Pemkab Bantul masih harus menunggu
              arahan tertulis melalui SE Gubernur yang bakal dikeluarkan. "Kemarin kita sudah ada SE dari
              Menaker terkait formulasi pembayaran THR bagi para pekerja. Kemudian untuk tindak lanjutnya
              kita masih nunggu SE Gubernur," ujarnya.



              SOAL THR, DISNAKERTRANS BANTUL TUNGGU SE GUBERNUR

              BANTUL - Rapat koordinasi terkait mekanisme pembayaran THR telah dilakukan Disnakertrans
              Bantul  bersama  Pemda  DIY.  Pemkab  Bantul  masih  menunggu  Surat  Edaran  Gubernur
              menindaklanjuti skema rinci pembayaran THR.

              Sekretaris  Disnakertrans  Bantul,  Istirul  Widilastuti  menjelaskan  meski  SE  Menteri
              Ketenagakerjaan  telah  dikeluarkan,  Pemkab  Bantul  masih  harus  menunggu  arahan  tertulis
              melalui SE Gubernur yang bakal dikeluarkan. "Kemarin kita sudah ada SE dari Menaker terkait
              formulasi  pembayaran  THR  bagi  para  pekerja.  Kemudian  untuk  tindak  lanjutnya  kita  masih
              nunggu SE Gubernur," ujarnya.

              Menurut Istirul SE Gubernur bakal keluar dalam waktu dekat, sehingga segera bisa ditindaklanjuti
              masing-masing  daerah.  "SE  Gubernur  itu  paling  tidak  terbit  dua  hari,  berarti  kalau  enggak
              sekarang ya besok. Setelah itu baru kita tindak lanjuti dengan SE Bupati dan akan kita kirim ke
              perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bantul," tandasnya.

              Di  sisi  lain  Istirul  telah  melakukan  rapat  koordinasi  dengan  Lembaga  Kerjasama  Tripartit  di
              Kabupaten Bantul. "Untuk tindak lanjut SE ini kita juga akan mengadakan rapat dengan Lembaga
              Kerjasama Tripartit di Kabupaten Bantul yang nanti melibatkan serikat pekerja, unsur pengusaha,
              dan sebagainya," tandasnya.

              "Kalau untuk pembayarannya tetap perusahaan wajib membayarkan THR kepada para pekerja.
              Cuma nanti formulasinya sendiri-sendiri. Misalkan yang sudah bekerja selama 12 bulan nanti ada
              formulasi sendiri, yang kerja dengan pola sif nanti ada pembayarannya sendiri, dengan yang
              kontrak nanti ada formulasinya sendiri. Tapi itu wajib dibayarkan kepada para pekerja yang ada,"
              tegas Istirul.

              Perselisihan Hubungan Industrial Pada tahun lalu, Istirul menyebutkan hanya ada satu aduan
              terkait pembayaran THR yang sampei ke Disnakertrans Bantul. "Ya sementara kan kalau yang
              mengadu  itu,  jadi  kemungkinan  tidak  ada  aduan  berarti  semua  sudah  kondusif  logikanya,"
              ujarnya.
              "Kalau  setahu  saya  kalau  yang  kemarin  dilakukan  mediasi  di  dinas.  Tapi  PT  tersebut  kasus
              penyelesaiannya  sudah  kita  anjurkan  ke  Pengadilan  Hubungan  Industrial  (PHI).  Jadi  sudah
              merupakan kewenangan PHI. Karena proses mediasi yang sudah kita lakukan tidak mencapai
              titik temu," tambahnya.
              Tahun ini Disnakertrans Bantul akan kembali lakukan pengawasan menyangkut pembayaran THR
              "Kalau kita jelas ada posko pengaduan tetap kita buka nanti di Disnakertrans Bantul. Kemudian
              kita  juga  akan  melakukan  monev  setelah  SE  keluar  kita  beritahukan  ke  teman-teman
              [perusahaan], paling kita juga akan melakukan monev terkait dengan implementasi SE yang
              dibuat," tegasnya.


                                                           586
   582   583   584   585   586   587   588   589   590   591   592