Page 356 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2021

Penerima BSU ' - Isi NIK, Nama lengkap sesuai KTP dan Tanggal lahir - Ceklis 'Saya bukan robot'
- Klik 'Lanjutkan' Nantinya, akan muncul keterangan apakah Anda lolos verifikasi atau tidak.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan bahwa kebijakan BSU
dikeluarkan untuk mencegah pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya, serta
membantu pekerja yang dirumahkan.

"Pemberian BSU diharapkan mampu meningkatkan daya beli dan menjaga tingkat kesejahteraan
pekerja/buruh. Adanya BSU juga diharapkan mampu membantu meringankan beban pengusaha
untuk dapat mempertahankan usahanya di masa pandemi Covid-19," kata Menaker Ida, dikutip
dari kemnaker.go.id.

Jumlah calon penerima BSU diestimasi mencapai kurang lebih 8 juta orang dengan kebutuhan
anggaran sebesar Rp 8 Triliun.

"Jumlah ini masih berupa estimasi mengingat proses screening data yang sesuai dengan kriteria
di atas masih dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan," terang Menaker Ida.

Berikut ini kriteria penerima BSU sesuai dengan Permenaker RI No 16 Tahun 2021: - Warga
Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan.

- Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai 30 Juni 2021.

- Mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta per bulan.

Dalam hal pekerja/buruh bekerja di wilayah dengan UMP/UMK lebih besar dari Rp 3,5 juta, maka
persyaratan gaji/upah menjadi paling banyak sebesar UMP/UMK dengan pembulatan ratusan
ribu ke atas, sesuai dengan upah terakhir yang dilaporkan Pemberi Kerja kepada BPJS
Ketenagakerjaan dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan.

Daftar Penerima BST, PKH, dan Bantuan Beras Dapat Dicek Melalui cekbansos.kemensos.go.id
Cara Dapat Kuota Internet Gratis dan Bantuan UKT Kemdikbudristek, Ini Jadwal Penyalurannya
- Pekerja/Buruh penerima upah.

- Bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan 4 (28 Provinsi dan 167 Kab/Kota) sesuai Inmendagri
22/2021 dan 23/2021.

- Diutamakan bekerja di sektor usaha: a. Industri Barang Konsumsi, b. Transportasi, c. Aneka
Industri, d. Properti & Real Estate dan e. Perdagangan & jasa (kecuali jasa Pendidikan dan
Kesehatan) sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan.

355