Page 59 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2021

Konsep ini sebenarnya juga sudah diberlakukan di negara-negara lain seperti Jepang, Malaysia
serta Korea Selatan serta negara di Eropa. Di Indonesia kebijakan ini mulai diinisiasi dengan
program bernama Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Sesuai konsep dalam jaminan sosial yang ditetapkan International Labor Organization (ILO),
jaminan kehilangan pekerjaan ini diharapkan tidak hanya bersifat sementara namun harus
memiliki aspek-aspek dalam pengembangan unemployment protection. Aspek tersebut meliputi
kesinabungan (sustainibility), keterjangkauan (affordibility), penerimaan (acceptibitity) dan
memadai (adeguacy).

Secara kondisi aktual, proses pengembangan jaminan sosial masih perlu dikembangkan. Kondisi
ini dikaitkan dengan makin banyaknya penduduk usia kerja. Menurut data kementerian
Ketenagakerjaan data penduduk usia kerja pada bulan Agustus 2020 di rempuan (2003) dalam
dunia ketenagakerjaan ada beberapa fenomena yang diyakini.

Antara lain masih tingginya angka pengangguran, banyaknya tenaga kerja yang bekerja di sektor
informal, rendahnya upah dan masih sedikitnya yang tercakup dalam sistem jaminan sosial
tenaga kerja. Salah satu aspek yang menonjol adalah angka penganggurannya yang tinggi.

Tingginya angka pengangguran tersebut terjadi karena besarnya supply tenaga kerja (labor
surplus) akibat tekanan demografis di satu sisi, sementara di sisi lain kesempatan kerja (empto-
yment opportunities) masih sangat terbatas akibat pandemi.

Konsep JKP

Indonesia melalui peran Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pengelola Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) mulai menerapkan konsep unemployment protection yang
diejawantahkan Indonesia sebanyak 203.972.400 orang (Kementerian Ketenagakerjaan, 2021).

Data ini meningkat 1,38% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini karena penduduk usia
kerja memiliki porsi di sistem perlindungan dan jaminan sosial. Maka sesuai dengan jumlah data
penduduk usia kerja kita bisa melihat bagaimana kondisi ketenagakerjaan Indonesia. Apakah
perlu dukungan pengembangan sistem jaminan perlindungan kehilangan pekerjaan.

Menurut kajian oleh Direktorat Kependudukan, Kesejahteraan Sosial, Dan Pemberdayaan
Perempuan menjadi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program JKP adalah program
jaminan kehilangan pekerjaan yang diberikan kepada peserta BP Jamsostek ketika mengalami
pemutusan hubungan kerja.

Skema ini juga sesuai dengan pencapaian inovasi kebijakan publik. Yakni dapat menciptakan
ekosistem berusaha dan bekerja yang lebih baik. Ini supaya pekerja di Indonesia yang berpotensi
mengalami risiko kehilangan pekerjaan tetap mendapat perlindungan dan masih dapat
mempertahankan kesejahteraannya.

Semangat ini juga didukung dengan terbitnya Undang-Undang no 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Program
Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Dalam UU Cipta Kerja tersebut diatur bahwa pekerja/buruh yang mengalami PIIK, selain
menerima kompensasi PHK juga berhak atas JKP. JKP tersebut merupakan program jaminan
sosial yang baru dengan manfaat berupa: Pertama, pelatihan dan sertifikasi; Kedua, uang tunai;
Ketiga, fasilitasi penempatan. Pekerja yang mendapatkan manfaat JKP, tetap akan mendapatkan
manfaat jaminan sosial lainnya yang berupa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian
(JKm).

58