Page 166 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021
P. 166

DILANDA PANDEMI, PENGUSAHA PEKANBARU DIMINTA PERCEPAT BAYAR THR

              PEKANBARU - Perusahaan swasta maupun milik pemerintah di Kota Pekanbaru diminta segera
              membayarkan  hak  tunjangan  hari  raya  (THR)  karyawannya.  Hal  ini  karena  THR  sangat
              dibutuhkan masyarakat untuk menyambut hari raya Idul Fitri, apalagi di tengah kondisi ekonomi
              sulit dalam situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini.

              "Kita minta Pemko Pekanbaru dan perusahaan-perusahaan ini dipercepat pembayaran THRnya
              jadi dua minggu sebelum lebaran. Enggak ada alasan. Kita dukung itu," ujar Wakil DPRD Kota
              Pekanbaru, Tengku Azwendi, Rabu (21/4/2021).

              Azwendi mengancam apabila ada pihak yang tidak membayarkan THR kepada karyawannya,
              maka pihaknya akan meminta Disnaker dan OPD terkait untuk memberikan sanksi.

              "Semaksimal-maksimalnya  H-10  itu  sudah  selesai  dibayarkan  semuanya.  Baik  pemerintahan
              maupun  swasta,"  katanya.  Apabila  hingga  Idul  Fitri  nanti  masih  ada  karyawan  yang  belum
              diberikan hak THR-nya, dipersilakan untuk datang dan mengadu ke DPRD Kota Pekanbaru.

              "Posko pengaduannya di DPRD Kota Pekanbaru saja. Apabila ada yang tidak diberikan haknya,
              silakan mengadu. Kita tunggu," ungkapnya.

              Sementara,  dilansir  dari  situs  Sekab.go.id,  Menteri  Ketenagakerjaan  (Menaker)  Ida  Fauziyah
              menerbitkan  Surat  Edaran  (SE)  Nomor  M/6/HK.04/IV/2021  tentang  Pelaksanaan  Pemberian
              Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

              "Pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha
              kepada  pekerja  dan  buruh.  Pemberian  THR  Keagamaan  bagi  pekerja  dan  buruh  merupakan
              upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan buruh dan keluarganya dalam merayakan hari
              raya  keagamaan.  Secara  khusus,  dalam  masa  pemulihan  ekonomi  ini,  THR  tentu  dapat
              menstimulus  konsumsi  masyarakat  yang  mendorong  pertumbuhan  ekonomi,"  ujar  Menaker
              dalam keterangan pers, Jakarta, Senin (12/04/2021).


              Dalam  surat  edaran  tersebut,  Menaker  meminta  perusahaan  membayarkan  THR  Keagamaan
              paling lama 7 hari sebelum hari raya.

              "Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya
              keagamaan pekerja/buruh yang bersangkutan," ujarnya. Terkait jumlah besaran, bagi karyawan
              yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, THR diberikan dengan
              ketentuan sebesar 1 bulan upah.


              Sementara bagi karyawan yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus,
              tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa
              kerja dibagi 12 bulan kemudian dikali 1 bulan upah.

              Adapun bagi karyawan yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian yang telah mempunyai
              masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima
              selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.


              Sedangkan bagi karyawan yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan
              dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

                                                           165
   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171