Page 17 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021
P. 17

PERUSAHAAN WAJIB MEMATUHI KETENTUAN

              Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sleman berharap tidak ada pengaduan terkait dengan pemberian
              tunjangan hari raya (THR) Lebaran. Meski demikian, Disnaker tetap membuka posko pengaduan
              bagi tenaga kerja yang bermasalah dengan THR.

              Kepala  Disnaker  Sleman,  Sutiasih  mengatakan  posko  aduan  sudah  beroperasi  sejak  awal
              Ramadan  atau  13  April.  Hal  itu  untuk  menindaklanjuti  Surat  Edaran  (SE)  Menteri
              Ketenagakerjaan tentang Pembayaran THR. "Semoga semua perusahaan di Sleman memberikan
              THR  kepada  pekerjanya  tepat  waktu,  H-7  sehingga  hubungan  industrial  di  Sleman  tetap
              kondusif," katanya, Rabu (21/4).

              Disnaker Sleman, kata Sutiasih, siap memberikan pelayanan konsultasi atau pengaduan THR.
              Layanan tersebut akan diberikan baik offline maupun online. "Semoga tidak ada yang mengadu
              [soal THR] karena semua perusahaan sudah memahami aturannya," katanya.

              Adapun besaran THR yang dibayarkan yakni untuk pekerja yang telah memiliki masa kerja 12
              bulan atau lebih dibayarkan sebesar upah satu bulan, sementara pekerja yang masa kerjanya
              lebih dari satu bulan namun belum satu tahun, diberikan secara proporsional.

              Perusahaan yang mengajukan penangguhan, kata Sutiasih, tetap diwajibkan membayar THR
              maksimal  H-1  sebelum  Lebaran.  Penangguhan  tersebut  berlaku  bagi  perusahaan  yang
              terdampak Covid-19 sehingga tidak bisa membayar THR tepat waktu atas kesepakatan yang
              dibuat perusahaan dan pekerja.

              "Ketidakmampuan  perusahaan  membayar  THR  harus  dibuktikan  dengan  laporan  keuangan.
              Penangguhan  tidak  menghilangkan  kewajiban  perusahaan  untuk  membayarkan  THR.  Hasil
              kesepakatan wajib dilaporakan ke Disnaker," katanya.

              Hingga kini belum ada aduan terkait dengan THR yang diajukan oleh pekerja. Aduan biasanya
              datang setelah hari raya. Berkaca pada tahun lalu, aduan yang masuk hanya sebatas konsultasi
              karena khawatir THR tidak dibayarkan.

              "Berdasarkan  laporan  posko  pengaduan  THR  tahun  lalu  hanya  ada  satu  perusahaan  yang
              diadukan oleh pekerja," katanya.

              Di  Sleman,  kata  Sutiasih,  jumlah  perusahaan  berdasarkan  data  wajib  lapor  perusahaan  dari
              Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) 2020 tercatat sebanyak 1.962 perusahaan, baik
              perusahan kategori besar, sedang maupun kecil. "Adapun jumlah pekerja formal selama 2020
              tercatat sebanyak 63.696 orang," katanya.

              Disnaker Sleman, kata Sutiasih, siap memberikan pelayanan konsultasi atau pengaduan THR.
              Layanan  tersebut  akan  diberikan  baik  offline  maupun  online.  Ketidakmampuan  perusahaan
              membayar THR harus dibuktikan dengan laporan keuangan.


















                                                           16
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22