Page 257 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021
P. 257

Judul               Buruh minta Hakim MK batalkan UU CK
                Nama Media          jambi.antaranews.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://jambi.antaranews.com/berita/442182/buruh-minta-hakim-mk-
                                    batalkan-uu-ck
                Jurnalis            Ariyadi
                Tanggal             2021-04-21 15:32:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif




              Narasumber

              negative - Ramidi Abdul Majid (Sekretaris Jenderal KSPI) Hari ini kita tolak Undang-Undang Cipta
              Kerja  tentang  proses  pembentukannya.  Undang-undang  ini  secara  proses  pembentukannya,
              cacat hukum

              negative - Ramidi Abdul Majid (Sekretaris Jenderal KSPI) Uji materil sudah masuk ke tahap tiga.
              Uji formil baru mau masuk sidang pertama. Perjuangan kita masih panjang



              Ringkasan

              Puluhan buruh gabungan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat
              Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) meminta agar Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan
              Undang-Undang  (UU)  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  (CK).  "Hari  ini  kita  tolak
              Undang-Undang Cipta Kerja tentang proses pembentukannya. Undang-undang ini secara proses
              pembentukannya, cacat hukum," kata Sekretaris Jenderal KSPI Ramidi Abdul Majid di Jakarta,
              Rabu.



              BURUH MINTA HAKIM MK BATALKAN UU CK

              Jakarta  -  Puluhan  buruh  gabungan  dari  Konfederasi  Serikat  Pekerja  Indonesia  (KSPI)  dan
              Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) meminta agar Hakim Mahkamah Konstitusi
              (MK) membatalkan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (CK).

              "Hari ini kita tolak Undang-Undang Cipta Kerja tentang proses pembentukannya. Undang-undang
              ini secara proses pembentukannya, cacat hukum," kata Sekretaris Jenderal KSPI Ramidi Abdul
              Majid di Jakarta, Rabu.


                                                           256
   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262