Page 266 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021

Ringkasan

Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan pihaknya akan membuka
posko pengadulan bagi perusahan yang mengaku tidak mampu membayarkan Tunjangan Hari
Raya ( THR ) para pegawainya. Nantinya, itu untuk mengecek atau memvalidasi apakah benar
perusaahaan itu tidak mampu membayarkan THR .

DINASKER DKI AKAN BANGUN POSKO PENGADUAN BAGI PERUSAHAAN TAK BISA
BAYAR THR PENUH

Jakarta Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan pihaknya akan
membuka posko pengadulan bagi perusahan yang mengaku tidak mampu membayarkan
Tunjangan Hari Raya ( THR ) para pegawainya.

Nantinya, itu untuk mengecek atau memvalidasi apakah benar perusaahaan itu tidak mampu
membayarkan THR .

"Begitu ada permohonan baru kita lakukan penelitian, dia sektor mana, kita lihat laporan
keuangan. Jika misalkan kita tetapkan dengan tim yang kita bentuk bahwa dia masuk UMP 2020,
kita buat surat," kata Andri kepada awak media, Jakarta, Rabu (21/4/2021).

Menurutnya pembayaran THR di DKI bisa dilakukan secara asimetris. Ia menjelaskan, bagi
perusahaan yang benar tidak mampu membayar penuh THR maka dapat memberikan sesuai
kemampuan perusahaan.

"Prinsipnya kita gunakan UMP 2021 tapi kebijakan kita asimetris," jelas Andri.

Meski menerima posko aduan bagi perusahaan, Andri menegaskan pihaknya tetap
mensosialisasikan aturan pembayaran THR dari Menaker.

"Bahwa THR itu besarannya enggak bisa diganggu gugat, tapi kalau sistem pembayarannya baru
nanti bisa kita lihat, cicil atau tunai atau dikasih waktu," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun
2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. SE Pelaksanaan THR ini ditujukan kepada para Gubernur
di seluruh Indonesia.

"Pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha
kepada pekerja/buruh. Pemberian THR Keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk
memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan,"
kata Menaker Ida di Jakarta, pada Virtual Konferensi Pers tentang THR Tahun 2021 di Jakarta,
hari Senin (12/4/2021).

"Secara khusus, dalam masa pemulihan ekonomi ini, THR tentu dapat menstimulus konsumsi
masyarkat yang mendorong pertumbuhan ekonomi," sambungnya.

Dalam surat edaran tersebut, Menaker Ida menyatakan bahwa SE pelaksanaan THR berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri

265