Page 320 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021
P. 320
"Begitu ada permohonan baru kita lakukan penelitian, dia sektor mana, kita lihat laporan
keuangan, jika misalkan kita tetapkan dengan tim yang kita bentuk bahwa dia masuk UMP 2020
kita buat surat," kata Andri, Selasa (21/4/2021).
Andri menjelaskan, posko THR tersebut dibentuk guna memberikan sosialisasi kepada
pengusaha-pengusaha agar memberikan THR kepada karyawan tepat waktu, dan tidak dicicil
sesuai dengan arahan Kemnaker.
Selain itu, posko THR tersebut juga akan berfungsi untuk menampung permohonan perusahaan-
perusahaan yang tidak mampu memberikan THR kepada para karyawannnya.
Menurut Andri, permohonan tidak mampu membayar THR yang akan diajukan perusahaan
memiliki cara-cara yang sama ketika Pemprov DKI menerapkan upah minimum provinsi (UMP)
2021.
Saat itu, Disnaker DKI mempersilakan kepada perusahaan yang tidak mampu menerapkan UMP
2021 untuk mengajukan permohonan. Proses tersebut pun akan dipakai apabila ada perusahaan
yang mengklaim tak mampu bayar THR.
"Begitu ada permohonan baru kita lakukan penelitian, dia sektor mana, kita lihat laporan
keuangan," ungkapnya.
319
