Page 372 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021
P. 372
ANGGOTA DPR USULKAN INSENTIF TERKAIT LARANGAN MUDIK
Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat mengusulkan dua insentif yang bisa diberikan
Pemerintah untuk meringankan beban awak angkutan akibat dampak larangan mudik Lebaran
2021 pada periode 6-17 Mei 2021.
"Konsekuensi dari penetapan larangan mudik Lebaran tahun ini, Pemerintah harus meringankan
beban para awak kendaraan, mulai dari sopir hingga kondektur karena sebagian besar mereka
adalah pekerja harian. Beban mereka sudah sangat berat sejak pandemi," ujar Toriq Hidayat
dalam rilis di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, bantuan langsung kepada para awak kendaraan adalah insentif pertama yang harus
diberikan oleh Pemerintah.
Insentif yang kedua, lanjutnya, diberikan kepada pengusaha angkutan umum agar beban
usahanya berkurang.
"Organda mengusulkan kepada Kemenhub dan Kemenko Perekonomian pemberian insentif
kepada pengusaha angkutan umum. Mereka tidak bisa menghindari biaya operasional yang tetap
keluar seperti perawatan, onderdil, dan gaji pekerja," paparnya.
Ia mengusulkan Pemerintah memperkuat kebijakan ekonomi untuk meringan beban kredit yang
dimiliki pengusaha operator bus yakni aturan mengenai aturan pemberian keringanan cicilan
bagi nasabah bank melalui POJK Nomor 48 /POJK.03/2020.
Sebelumnya, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia
(MTI) Pusat Djoko Setijowarno menyatakan bahwa perusahaan sektor transportasi Antar Kota
Antar Provinsi (AKAP) perlu dibantu untuk dapat memberikan THR kepada pegawai mereka.
"Pemerintah dapat membantu memberikan bantuan langsung tunai pengemudi angkutan umum
bus AKAP," kata Djoko Setijowarno.
Menurut Djoko, untuk pengusaha sektor transportasi darat AKAP perlu ada semacam skema
bantuan.
Hal itu, ujar dia, karena pengemudi bus AKAP kerap tidak mendapat gaji bulanan tetapi ada yang
hanya dapat upah jika mengemudikan bus, sehingga berarti tidak mengemudikan bus maka tidak
mendapat upah.
Namun, ia juga mengingatkan skema bantuan seperti itu harus betul-betul tepat sasaran dan
selayaknya berkoordinasi dengan asosiasi resmi seperti Organda.
Secara terpisah, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauizyah mengingatkan para pengusaha tentang
denda dan sanksi yang dikenakan jika tidak melakukan kewajiban membayar tunjangan hari raya
kepada karyawannya.
"Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama tujuh hari sebelum hari
raya keagamaan pekerja atau buruh yang bersangkutan," kata Menaker.
Kewajiban pembayaran THR 2021 itu juga diperjelas dengan diterbitkannya Surat Edaran Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun
371
