Page 409 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021

dicicil. "Iya pembayaran THR tahun ini harus dibayar penuh, tidak dicicil," ujar Kepala Disnaker
Kota Mataram, Hariadi di Mataram, kemarin (20/4).

DISNAKER SERUKAN PERUSAHAAN BAYAR PENUH THR PEKERJA

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram kembali menyerukan perusahaan untuk memenuhi
kewajibannya membayar Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawannya. Sesuai dengan surat
edaran Kementerian tenaga kerja, THR tahun ini harus dibayarkan secara penuh dan tidak lagi
dicicil. "Iya pembayaran THR tahun ini harus dibayar penuh, tidak dicicil," ujar Kepala Disnaker
Kota Mataram, Hariadi di Mataram, kemarin (20/4).

Hariadi mengatakan, ketentuan tersebut berbeda dengan tahun sebelumnya. Karena tahun lalu,
THR boleh diberikan dengan dicicil. Tapi tahun ini, THR harus diberikan secara utuh kepada
karyawan. "Karena itu isi surat edaran Menteri Tenaga Kerja. THR tidak boleh dicicil. Mungkin
karena dilihat kondisi ekonomi sudah mulai membaik," katanya.

Surat edaran tersebut ditindaklanjuti di daerah. Disnaker memastikan sudah bersurat langsung
ke seluruh perusahaan di Kota Mataram. Isi surat tersebut meminta dan mengingatkan
perusahaan membayarkan kewajibannya. THR dibayarkan maksimal H-7 Lebaran Idul Fitri. "Kita
sudah bersurat. Maksimal H-7 lebaran THR sudah dibayarkan," ungkapnya.

Surat edaran sudah dikirimkan ke seluruh perusahaan. Di Kota Mataram, Disnaker mengirimkan
surat kepada 1.807 perusahaan. Baik perusahaan kecil maupun besar. Seluruhnya menerima
surat untuk mengingatkan pembayaran THR "Itu semuanya sudah kita kirimkan surat. Mereka
harus membayar THR itu," terangnya.

Untuk perusahaan besar atau bonavit. Hariadi mengatakan tidak sulit membayar TH R kepada
karyawannya. Tapi bagi perusahaan kecil. Masih kesulitan membayar THR. "Perusahaan kecil ini
yang biasanya harus kita ingatkan," imbuhnya.

Untuk melakukan pengawasan THR ini. Disnaker menyiapkan dan mendirikan posko pengaduan.
Posko ini biasanya menerima pengaduan atau keluhan dari karyawan tentang pemberian THR.
Seperti pembayaran THR tidak sesuai ketentuan. Maupun perusahaan yang tidak membayar
kewajibannya. "Kita sudah siapkan posko pengaduan. Nanti biasanya sudah ada yang melapor
mengadu ke kita," jelasnya.

Tapi surat edaran tersebut seakan tidak bertaji. Karena tidak ada sanksi yang mengatur jika THR
tidak diberikan sesuai ketentuan. "Kalau dari kita hanya mengimbau. Tidak ada sanksi. Tapi kan
sanksinya itu dia harus berikan denda 5 persen dari besaran THR kalau tidak diberikan. Jadi ada
dendanya kalau tidak dibayarkan. Di luar denda itu harus dia bayar itulah yang kita awasi,"
katanya.

Tentang pengaduan, hasilnya nanti diketahui setelah lebaran. 'Tahun lalu kita ada terima
pengaduan walaupun posko sudah ada. Karena tahun kemarin itu ada perusahaan yang mencicil
THR. Kalau tahun ini kan gak ada dicicil itu harus dibayar penuh," jelasnya.

408