Page 431 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2021
P. 431
neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Bentuknya sama, di lapangan dan lokasi pabrik. Walaupun
(Mayday) hari libur, (kami) akan koordinasi dengan pimpinan serikat pekerja terkait lokasi pabrik
dan lokasi Pemda lainnya.
Ringkasan
Aliansi buruh direncakanan akan menggelar aksi demonstrasi digelar di sejumlah tempat di
Jakarta dan daerah lainnya, Rabu (21/4/2021) hari ini. Aksi demo buruh kali ini bertujuan
mengawal sidang uji formil atau judicial review Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai UU Cipta
Kerja .
DEMO BURUH HARI INI, KAWAL SIDANG MK JUDICIAL REVIEW UU CIPTA KERJA
Aliansi buruh direncakanan akan menggelar aksi demonstrasi digelar di sejumlah tempat di
Jakarta dan daerah lainnya, Rabu (21/4/2021) hari ini.
Aksi demo buruh kali ini bertujuan mengawal sidang uji formil atau judicial review Mahkamah
Konstitusi (MK) mengenai UU Cipta Kerja .
Hal tersebut diungkapkan Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) yang juga
salah satu penggugat UU Cipta Kerja, Riden Hatam Aziz .
Jumlah massa demo, ungkap Riden, sudah disetujui Satgas Covid-19.
"Bentuk aksi lapangan jumlahnya sesuai yang disetujui satgas Covid-19, posisi di depan Patung
Kuda (kawasan Monas) dan MK," ungkap Riden saat dihubungi Tribunnews, Selasa (20/4/2021).
THR 2021 Harus Dibayar Penuh dan Tepat Waktu, Buruh Menolak Dicicil Kemenaker: THR
Keagamaan 2021 Wajib Dibayar Penuh dan Tepat Waktu, Ini Ketentuannya Sementara itu di
daerah-daerah, demo akan difokuskan di tempat strategis seperti kantor pemerintahan.
"Sejumlah yang disesuaikan dengan prokes Covid-19," ungkapnya.
Riden mengungkapkan aksi demo akan dilakukan setidaknya di 150 kabupaten/kota di 24
provinsi.
Selain itu, aksi juga akan digelar di 1.000 pabrik di berbagai daerah.
Buruh Migran asal Indramayu Sakit di Tiongkok, Keluarga Kekurangan Biaya Rp 57 Juta Tak
hanya itu, akan ada pula aksi secara virtual melalui sejumlah media sosial.
Riden meyakini gugatan yang disampaikan akan dikabulkan MK.
"Tentu kami sebagai pemohon sangat yakin (gugatan dikabulkan)," ungkapnya.
Riden mengatakan, proses pembuatan UU No 11 tahun 2020 tersebut tidak memenuhi unsur,
tata cara, proses, dan dasar-dasar pembuatan UU.
"Maka Majelis Hakim MK akan mengabulkan permohonan kami sebagai penggugat," ungkapnya.
430
