Page 195 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020
P. 195
Judul Menaker Bahas Bantuan Rp 600 Ribu Bareng DPR, Apa Hasilnya?
Nama Media detik.com
Newstrend Subsidi Pekerja Informal
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5147711/menaker-
bahas-bantuan-rp-600-ribu-bareng-dpr-apa-hasilnya
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-08-26 18:45:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan
(BPJAMSOSTEK) Agus Susanto hari ini rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar sekitar pukul 10.20 dan
berakhir pukul 16.30 WIB. Rapat tersebut dilaksanakan untuk membahas program bantuan Rp
600 ribu /bulan berupa subsidi upah/gaji bagi pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta, yang terdaftar
sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan.
MENAKER BAHAS BANTUAN RP 600 RIBU BARENG DPR, APA HASILNYA?
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan
(BPJAMSOSTEK) Agus Susanto hari ini rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar sekitar pukul 10.20 dan
berakhir pukul 16.30 WIB. Rapat tersebut dilaksanakan untuk membahas program bantuan Rp
600 ribu /bulan berupa subsidi upah/gaji bagi pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta, yang terdaftar
sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan.
Rapat tersebut menghasilkan tiga poin kesimpulan yang disepakati pihak pemerintah bersama
Komisi IX DPR RI. Berikut kesimpulan rapat selengkapnya: 1. Komisi IX DPR RI menerima
penjelasan Kementerian Ketenagakerjaan RI terkait program subsidi pemerintah bagi pekerja,
dengan memperhatikan dan mencari solusi untuk pekerja yang tidak menjadi anggota BPJS
Ketenagakerjaan, pekerja bukan penerima upah dengan memperhatikan prinsip keadilan.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI menjamin realisasi bantuan
subsidi upah bagi peserta yang memenuhi kriteria Permennaker Nomor 14 tahun 2020
berdasarkan verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk mencari solusi bantuan
subsidi yang sesuai bagi pekerja informal yang belum mendapatkan bantuan sosial lainnya..
194