Page 195 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020
P. 195

Judul               Menaker Bahas Bantuan Rp 600 Ribu Bareng DPR, Apa Hasilnya?
                Nama Media          detik.com
                Newstrend           Subsidi Pekerja Informal
                Halaman/URL         https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5147711/menaker-
                                    bahas-bantuan-rp-600-ribu-bareng-dpr-apa-hasilnya
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2020-08-26 18:45:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif

              Ringkasan

              Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)  Ida Fauziyah  dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan
              (BPJAMSOSTEK) Agus Susanto hari ini rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI.

              Rapat  dipimpin  oleh  Wakil  Ketua  Komisi  IX  DPR  RI  Ansory  Siregar  sekitar  pukul  10.20  dan
              berakhir pukul 16.30 WIB. Rapat tersebut dilaksanakan untuk membahas program  bantuan Rp
              600 ribu  /bulan berupa subsidi upah/gaji bagi pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta, yang terdaftar
              sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan.


              MENAKER BAHAS BANTUAN RP 600 RIBU BARENG DPR, APA HASILNYA?

              Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)  Ida Fauziyah  dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan
              (BPJAMSOSTEK) Agus Susanto hari ini rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI.

              Rapat  dipimpin  oleh  Wakil  Ketua  Komisi  IX  DPR  RI  Ansory  Siregar  sekitar  pukul  10.20  dan
              berakhir pukul 16.30 WIB. Rapat tersebut dilaksanakan untuk membahas program  bantuan Rp
              600 ribu  /bulan berupa subsidi upah/gaji bagi pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta, yang terdaftar
              sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan.

              Rapat tersebut menghasilkan tiga poin kesimpulan yang disepakati pihak pemerintah bersama
              Komisi  IX  DPR  RI.  Berikut  kesimpulan  rapat  selengkapnya:    1.  Komisi  IX  DPR  RI  menerima
              penjelasan Kementerian Ketenagakerjaan RI terkait program subsidi pemerintah bagi pekerja,
              dengan memperhatikan dan mencari  solusi untuk pekerja yang tidak menjadi anggota BPJS
              Ketenagakerjaan, pekerja bukan penerima upah dengan memperhatikan prinsip keadilan.

              2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI menjamin realisasi bantuan
              subsidi  upah  bagi  peserta  yang  memenuhi  kriteria  Permennaker  Nomor  14  tahun  2020
              berdasarkan verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

              3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk mencari solusi bantuan
              subsidi yang sesuai bagi pekerja informal yang belum mendapatkan bantuan sosial lainnya..




                                                           194
   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200