Page 4 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 AGUSTUS 2020

Sebelumnya Menaker Ida Fauziyah menargetkan subsidi upah bagi pekerja mulai ditransfer pada
akhir Agustus 2020. Dilansir kemnaker.go.id , Ida juga membantah rumor dibatalkannya
program subsidi upah tersebut.

"Subsidi upah sebenarnya bukan diundur, apalagi dibatalkan. Memang kami menargetkan akhir
bulan Agustus 2020 mulai ditransfer," kata Menaker Ida di sela-sela acara peluncuran Senam
Pekerja Sehat di Kawasan Berikat Nusantara, Jakarta Utara, Selasa (25/8/2020).

Ida menyebut, hingga kini Kemnaker belum mencairkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi
karyawan bergaji di bawah Rp 5 juta karena dalam finalisasi.

Pihaknya ingin memastikan data calon penerima subsidi upah sudah tervalidasi dan terverifikasi
oleh BPJS Ketenagakerjaan.

"Setelah data itu diverifikasi dan divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan, maka kami chek list, lalu
kami serahkan ke KPPN, dan KPPN langsung dikirim ke bank-bank penyalur. Jadi tidak istilahnya
dibatalkan," kata Ida.

Menaker juga mendorong pekerja yang belum menyerahkan data nomor rekening ke BPJS
Ketenagakerjaan untuk segera menyerahkan data rekeningnya ke perusahaan tempatnya
bekerja.

Ida juga berharap BPJS Ketenagakerjaan mengerahkan cabang-cabangnya untuk mendorong
perusahaan yang belum memberikan nomor rekening pekerjanya supaya segera menyerahkan.
Hal itu karena masih terdapat 2 juta data nomor rekening yang belum masuk.

Adapun bagi perusahaan yang belum menyerahkan data rekening pekerjanya, Ida mengingatkan
untuk segera menyerahkan.

Pasalnya, perusahaan yang tidak menyerahkan data rekening pekerjanya akan diberikan sanksi
administrasi berupa teguran sampai pada penghentian pelayanan publik.
Sebagaimana diketahui, subsidi upah merupakan program stimulus yang dikoordinasikan dan
dibahas bersama Tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian BUMN,
Kemnaker, Kemenkeu, dan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2020.

Adapun pekerja/buruh yang mendapat subsidi harus memenuhi seluruh persyaratan, yaitu WNI
yang dibuktikan dengan NIK.

Kemudian terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS
Ketenagakerjaan.

Selain itu peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah
di bawah Rp 5 juta sesuai upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Nantinya, dalam proses penyaluran bantuan oleh bank penyalur dilakukan dengan
pemindahbukuan dana dari bank penyalur kepada rekening penerima bantuan pemerintah
melalui bank-bank BUMN yang terhimpun dalam HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara).

(Tribunnews.com/Gilang Putranto) (Kompas.com/Ade Miranti Karunia).

3