Page 257 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 APRIL 2021
P. 257

Presiden  menerangkan  bahwa  momentum  positif  penanganan  pandemi  di  Tanah  Air  harus
              seiring dengan pemulihan ekonomi nasional. Sebab itu, pemerintah mendorong pihak swasta
              menunaikan kewajiban tersebut.

              "Pemerintah mendorong pihak swasta untuk memberikan tunjangan hari raya [THR] bagi para
              karyawannya. Hal ini mengingat sejumlah fasilitas dan insentif kepada sejumlah sektor yang
              telah diberikan pemerintah," kata Jokowi melalui akun Instagram, Kamis (8/4/2021).

              Pemerintah, kata Jokowi, juga mempercepat penyaluran sejumlah bantuan dan perlindungan
              sosial bagi masyarakat. Upaya ini diyakini akan menggerakkan konsumsi masyarakat.

              "Pembayaran  THR  dan  penyaluran  bantuan  dan  perlindungan  sosial  ini  akan  menggerakkan
              konsumsi masyarakat yang diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian nasional,"
              tuturnya.

              Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan skema pembayaran Tunjangan
              Hari Raya (THR) keagamaan tahun 2021 masih dibahas dengan melibatkan Dewan Pengupahan
              Nasional (Depenas) dan Tripartit Nasional (Tripnas).

              "Proses sekarang pembahasan di Tim Kerja Depenas dan Badan Pekerja Tripnas. Masukannya
              sudah  disusun  oleh  kedua  tim  kerja  tersebut,  baik  Depenas  maupun  Tripnas.  Nanti  akan
              disampaikan  melalui  rapat  pleno  Tripartit  Nasional,"  kata  Ida  dalam  siaran  pers,  Senin
              (5/4/2021).

              Dia menambahkan, pembahasan yang dilakukan salah satunya oleh Tripartit Nasional melibatkan
              unsur  pemerintah,  pengusaha,  dan  pekerja/buruh.  Dalam  pembahasannya,  pleno  Tripartit
              Nasional  bertujuan  memberikan  saran  kepada  Menaker  untuk  mengambil  langkah-langkah
              terkait dengan THR.

              Pembahasan  pun,  lanjutnya,  dilakukan  dengan  melibatkan  saran  dan  masukan  dari  Dewan
              Pengupahan Nasional, sehingga nanti diharapkan dapat menghasilkan keputusan terbaik.

              "Kami akan mendengarkan laporan dari Tim Kerja Depenas dan Badan Pekerja Trpartit Nasional.
              Setelah itu baru akan dikeluarkan ketentuan melalui Surat Edaran THR," kata Ida.

              Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia.































                                                           256
   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262