Page 468 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 AGUSTUS 2021
P. 468
PT MUTIARA JAWA DISOMASI KARYAWANNYA KARENA PHK TANPA BERI
PESANGON
Jakarta - Diduga telah memutus hubungan kerja secara sepihak, PT Mutiara Jawa, perusahaan
yang bergerak di bidang angkutan laut domestik khusus untuk barang, mendapat somasi dari
karyawannya. Pasalnya, perusahaan dengan pemegang saham asal Korea itu melakukan PHK
tanpa memberi pesangon apapun.
Somasi itu dilayangkan Andika Poetra Utama, karyawan PT Mutiara Jawa yang bekerja
diperusahaan itu semenjak tahun 2016 lalu. Andika di PHK tanggal 2 Oktober 2020 oleh Direktur
Utama perusahaan itu, Choi Jun Ho tanpa memberikan pesangon.
Atas hal itu, Andika pun lantas mengadukan perusahaan Korea itu ke Dinas Tenaga Kerja Jakarta
Selatan. Tanggal 15 Maret 2021, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta pun
kemudian memutuskan bahwa PT Mutiara Jawa wajib membayarkan pesangon kepada Andika
Poetra.
Jumlah pesangon yang harus dibayarkan mencapai Rp 419 juta lebih. Tapi surat anjuran dari
Disnaker DKI Jakarta itu tak juga digubris oleh PT Mutiara Jawa. Alhasil melalui kuasa hukumnya
dari kantor hukum Daar Afkar & Co. Lawyers, Andika melayangkan somasi terhadap perusahaan
dari negeri ginseng tersebut.
"Ini sudah pelanggaran hukum berat dari perusahaan asing terhadap warga negara Indonesia,"
tegas Ahsani Taqwim Siregar selaku kuasa hukum Andika kepada wartawan di Jakarta, Jumat
(27/8).
Karena, menurut Ahsani, berdasarkan data dan fakta yang terjadi, perusahaan itu tak hanya
sekali melakukan pelanggaran hukum seperti itu. Beberapa karyawan yang telah bekerja
mengabdi di sana juga mengalami perlakuan serupa.
"Perusahaan selalu beralasan adanya pelanggaran hukum berat untuk mengelak dari
pembayaran pesangon," tambahnya.
Dari situlah Ahsani Siregar menegaskan agar perusahaan asing itu bersedia mematuhi hukum
Indonesia. "Jika tidak, maka ini menjadi masalah besar dikemudian hari," paparnya lagi.
Bukan itu saja, kata dia, perusahaan tersebut juga ditenggarai tak memenuhi syarat pelayaran
sesuai peraturan pemerintah tentang angkutan di perairan. Hal itu, kata Ahsani berdasarkan
hasil penyelidikan internalnya bahwa disebutkan PT Mutiara Jawa banyak sekali melanggar
peraturan, setidaknya ada dua ketentuan yang dilanggar.
"Jelas sekali bahwa perusahaan ini nampak mengabaikan peraturan yang ada. Pemerintah harus
tegas, jika perlu dicabut izin olah geraknya," beber Ahsani.
Ahsani menjelaskankan bahwasannya perusahaan ini adalah perusahaan asing yang melakukan
usaha patungan (joint venture). Menurut PP No.20/2010 Pasal 96 ayat 1, bahwa mereka harus
memiliki kapal berkapasitas ukuran paling kecil 5.000 GT (Gross Tonnage).
Selain itu juga tongkang yang mereka miliki tidak memiliki mesin. Padahal dalam PP tersebut
pasal 94 ayat 4 huruf (d) disebutkan seharusnya tongkang mereka bermesin dengan ukuran
paling kecil 175 GT.
"Memiliki tongkang bermesin berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT
175," pungkas Ahsani mengutip PP No.20/2010 pasal 94 ayat 4 huruf (d).
467
