Page 104 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 MEI 2021

POSKO THR TERIMA BANYAK PENGADUAN, KEMNAKER MINTA KADISNAKER
BERIKAN INFORMASI REAL-TIME
Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (Binwasnaker K3) Haiyani Rumondang meminta para kepala Dinas
Ketenagakerjaan (Kadisnaker) di seluruh Indonesia memberikan informasi real-time terkait
pengaduan ketidakpatuhan perusahaan atas pembayaran tunjangan hari raya (THR) tahun 2021.

"Kami berharap bantuan bapak/ibu semua untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap
pelaksanaan THR dengan sebaik-baiknya," ujar Haiyani dalam rapat koordinasi (rakor) secara
virtual dengan Kadisnaker dan Pos Komando (Posko) THR seluruh Indonesia, Kamis (20/5/2021).

Ia pun berharap bahwa koordinasi tindak lanjut pengaduan Posko THR antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah bisa membantu perlindungan hak-hak pekerja.

"Kami sangat berharap kepada daerah melalui pengawas ketenagakerjaan untuk dapat
melakukan langkah-langkah penegakan hukum sesuai kewenangan melalui pemeriksaan sampai
pada penerbitan rekomendasi sanksi administrasi," harapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) Anwar
Sanusi mengungkapkan, dari data yang berhasil dihimpun Tim Pos Komando (Posko) THR
Keagamaan Kemnaker, per Selasa (18/5/2021), terdapat 1.860 laporan terkait THR yang masuk.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.

Daftarkan email Laporan tersebut terdiri dari 710 konsultasi dan 1.150 pengaduan THR. Adapun
1.150 pengaduan merupakan hasil verifikasi dan validasi dengan melihat aspek kelengkapan
data, duplikasi aduan, dan repetisi yang melakukan pengaduan.

"Dari 1.150 aduan yang diterima Posko THR, pembayaran sebanyak 444 sudah dikirim ke daerah
untuk ditindaklanjuti oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) di 21 provinsi. Sisanya masih terus kami
periksa kelengkapannya," ujarnya.

Ia memaparkan, terdapat lima permasalahan pelaksanaan tunjangan hari raya (THR) yang
menonjol selama tahun 2021.
Lima permasalahan itu, yakni pencicilan THR oleh perusahaan, pembayaran 20-50 persen, THR
tidak dibayar penuh karena ada pemotongan gaji, THR tidak dibayarkan satu bulan gaji, serta
THR tidak dibayarkan karena perusahaan terdampak Covid-19.

"Kami memberikan apresiasi kepada daerah yang telah menyediakan Posko THR dan melakukan
penanganan ketidakpatuhan THR secara cepat, sehingga hak-hak pekerja dapat terpenuhi," ujar
Anwar.

.

103