Page 11 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JULI 2021

Selain itu, para TKA yang datang sudah sesuai dengan prosedur. Setelah tes swab dan karantina,
harus ada ujian lagi sebelum bisa bekerja di perusahaan di Indonesia. Jadi rekrutmennya tidak
sembarangan. belum tentu lolos ujian untuk bekerja. Jadiketikaada selentingan bahwa
pemerintah lebih pro TKA daripada pekerja lokal, itusalah besar, penyebabnya karena walau ada
tenaga kerja asing, tetapi' mereka tetap harus mengikuti prosedur yang berlaku.

Para TKA memang diperbolehkan untuk bekerja di Indonesia dan sudah ada Undang-Undangnya
tetapi hal ini dalam aturan yang ketat. Persyaratannya adalah mereka harus memiliki keahlian
khusus, jadi yang datang adalah para teknisi atau tenaga ahli dari luar negeri.Jadi masyarakat
tidak usah khawatir karena TKA yang datang bukan untuk bekerja sebagai buruh kasar atau kuli,
dan tidak akan menggeser posisi pegawai lokal. Seluruh perusahaan yang menggunakan tenaga
TKA sudah mematuhi aturan ini dan tidak akan melanggarnya. Penyebabnya karena mereka
takut akan kenah hukuman jika ada pelanggaran.

TKA yang datang sebagai tenaga ahli sangat diperlukan karena mayoritas mesin dan alat-alat
yang baru dibeli oleh perusahaan didatangkan dari luar negeri. Jadi, kedatangan TKA adalah
untuk mengajari para pegawai lokal untuk mengoperasikannya. Mereka memahaminya karena
telah paham seluk-beluk alat-alat itu. Dalam UUCipta Kerja memang disebutkan bahwa TKA
datang dengan kewajiban untuk transfer ilmu, jadi mereka tidak sekadar bekerja, tetapi juga
memberi pengetahuan baru kepada pegawai lokal. Sehingga ada imbal baliknya dan pegawai
dari Indonesia akan lebih cerdas.

Lagi pula, TKA yang datang ke Indonesia sudah ada sejak dulu, bahkan di era orde baru. Jadi
hal ini tidak udah dikaitkan dengan hubungan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah
China yang makin membaik. Hal ini tidak usah dipolitisir.

Masyarakat tidak usah berpikrian macam-macam ketika ada TKA, karena mereka hanya datang
untuk bekerja dan belum tentu lolos ujian. Lagipula jumlahnya hanya 20, bukannya ratusan
bahkan ribuan. Tidak mungkin kan menggeser keberadaan pegawai lokal, karena pemerintah
lebih memprioritaskan WNI daripada WNA.

10