Page 4 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JULI 2021
P. 4
Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyoroti adanya vaksin berbayar yang disediakan
oleh PT Kimia Farma Tbk. Dia khawatir akan terjadi komersialisasi yang menguntungkan pihak-
pihak tertentu.
BURUH ANGGAP VAKSINASI BERBAYAR SEBAGAI KOMERSIALISASI!
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyoroti adanya vaksin berbayar yang disediakan
oleh PT Kimia Farma Tbk. Dia khawatir akan terjadi komersialisasi yang menguntungkan pihak-
pihak tertentu.
"Setiap transaksi jual beli dalam proses ekonomi berpotensi menyebabkan terjadinya
komersialisasi oleh produsen yang memproduksi vaksin dan pemerintah sebagai pembuat
regulasi, terhadap konsumen dalam hal ini rakyat termasuk buruh yang menerima vaksin," ujar
Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulis dikutip detikcom, Senin (12/7/2021).
Hal itu berkaca dari adanya rapid test yang dinilai adanya komersialisasi dengan harga yang
memberatkan. Misalnya, diwajibkan rapid tes sebelum naik pesawat dan kereta api, bertemu
pejabat, bahkan ada buruh yang masuk kerja pun diharuskan rapid test.
"Akhirnya ada semacam komersialisasi, dari yang awalnya digratiskan. Bahkan perusahaan yang
awalnya menggratiskan rapid test bagi buruh di tempat kerja masing-masing akhirnya setiap
buruh harus melakukannya secara mandiri (membayar sendiri)," tuturnya.
"Ini yang disebut komersialisasi. Dengan vaksin berbayar individu, berarti hak sehat untuk rakyat
telah diabaikan oleh negara karena vaksinasi tidak lagi dibiayai pemerintah," katanya.
Kedua, kemampuan keuangan tiap-tiap perusahaan dan individu warga negara berbeda. Said
Iqbal memperkirakan, jumlah perusahaan menengah ke atas yang mampu membayar vaksin
tidak lebih dari 10% dari total jumlah perusahaan di Indonesia.
"Maka ujung-ujungnya akan keluar kebijakan pemerintah bahwa setiap pekerja buruh harus
membayar sendiri biaya vaksin gotong royongnya. Jika ini terjadi apakah Kadin dan Apindo akan
ikut bertanggungjawab? Jangan membuat kebijakan yang manis di depan tapi pahit di belakang
bagi buruh Indonesia," tegasnya.
"Jadi ini hanya proyek lip service yang hanya manis di retorika atau pemanis bibir tetapi sulit
diimplementasikan di tingkat pelaksanaan. Ujung-ujungnya vaksin gotong royong hanya akan
membebani buruh dari sisi pembiayaan," tambahnya.
Untuk itu, KSPI meminta agar vaksinasi individu tetap digratiskan dan ditanggung pemerintah.
Menurutnya tidak perlu ada vaksin berbayar karena sesuai dengan perintah konstitusi
sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU Kesehatan, dan UU Karantina; program vaksinasi
COVID-19 ini adalah tanggungjawab negara.
"Intinya, KSPI mengharapkan kepada pemerintah agar pemberian vaksin untuk buruh dan setiap
warga negara digratiskan," tegasnya.
Jika pemerintah membutuhkan anggaran tambahan untuk menyelenggarakan vaksin gotong
royong ini, pemerintah disarankan untuk sedikit menaikkan nilai pajak badan perusahaan (PPH
25) dan mengambil sebagian anggaran Kesehatan yang dalam UU Kesehatan besarnya adalah
5% dari APBN dengan cara melakukan efisiensi birokrasi di bidang kesehatan.
3
