Page 47 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JULI 2021

Uang tersebut telah selesai dibayar kepada agen melalui potongan gaji korban pada Desember
2017, Januari 2018, dan Februari 2018. "Majikan mengambil kesempatan dengan memanipulasi
pekerja tersebut yang tidak mempunyai permit kerja yang sah dan dikategorikan sebagai Pekerja
Asing Tanpa Izin (PATI)," kata kementerian itu.

Majikan turut menjadikan isu PATI sebagai ancaman untuk memaksa korban melakukan pelbagai
pekerjaan rumah dengan tekanan fisik dan mental. "Korban juga pernah dipukul oleh majikan
dengan menggunakan tangan apabila tidak puas dengan kerja yang dilakukan korban," kata
kementerian.

Selain itu, korban tidak diberi makanan kalau dia menyatakan niat untuk kembali ke negara asal
ataupun tidak mau bekerja lagi dengan majikan tersebut. "Malah, gaji korban kerap dibayar
lewat dan pernah terjadi situasi di mana uang gaji yang telah diserahkan ke tangan mangsa
diambil lagi oleh majikan," menurut keterangan kementerian.

Melalui penyelidikan awal, terdapat indikator bahwa korban telah dijadikan sebagai buruh paksa
yang dan majikan diduga telah melakukan suatu pelanggaran di bawah Undang-Undang
Antipemerdagangan Orang dan Antipenyelundupan Migran (Anti Trafficking in Persons and Anti-
Smuggling of Migrants – ATIPSOM) 2007.

"Korban yang diselamatkan masih dalam keadaan trauma dan kini ditempatkan di Rumah
Perlindungan Zon Tengah setelah diberikan Interim Protection Order (IPO) oleh Mahkamah
Magistret Taiping pada tanggal sama korban diselamatkan," kata kementerian.

Keterangan itu menyebutkan bahwa operasi penyelamatan pekerja warga Indonesia tersebut
merupakan hasil dari usaha terpadu secara terus-menurus oleh lembaga-lembaga penegakan
hukum dalam menangani isu buruh paksa. Kementerian menyatakan bahwa operasi itu juga
menunjukkan bahwa pemerintah tidak akan sesekali berkompromi dalam isu buruh paksa apa
pun kewarganegaraan para pekerja. (ant/dil/jpnn)

46