Page 75 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JULI 2021
P. 75

Ruas jalan yang dikenai penyekatan ialah dari trajfic light Jalan TB Simatupang yang mengarah
              ke Jalan Fatmawati serta dari arah Jalan TB Simatupang ke Jalan Antasari.
              Penyekatan  itu  dilakukan  pada  hari  ini  pukul  06.00  WIB  hingga  pukul  08.00.  Besok  akan
              dilakukan penyekatan pada pukul 0G.00 hingga pukul 10.00.

              "Ini semua dalam rangka penegakan kepada masyarakat terhadap PPKM darurat dan tujuannya
              semua menurunkan tingkat mobilitas masyarakat karena tingkat mobilitas itu sebanding dengan
              tingkat perkembangan covid-19." kata Sambodo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, kemarin.

              Sambodo menjelaskan jalan tersebut disekat karena menjadi pintu masuk bagi warga dari arah
              selatan Jakarta, seperti Serpong, Bintaro, Ciputat, Pamulang, Pondok Labu, dan Cinere.

              Polda Metro Jaya telah mendirikan pos penyekatan di 72 titik di Jakarta. Depok. Tangerang, dan
              Bekasi  untuk  membatasi  mobilitas  masyarakat  selama  PPKM  darurat.  Warga  yang  diizinkan
              melintas ialah pekerja sektor esensial dan sektor kritis.

              Mulai  12  Juli  hingga  20  Juli  mendatang,  perjalanan  KA  lokal  juga  hanya  diperbolehkan  bagi
              pelaku perjalanan untuk perkantoran sektor esensial dan kritis.

              Setiap  pelanggan  KA  lokal  wajib  menunjukkan  surat  tanda  registrasi  pekerja  atau  surat
              keterangan  lainnya  yang  dikeluarkan  pemerintah  daerah  setempat,  atau  surat  tugas  yang
              ditandatangani pemimpin perusahaan atau pejabat minimal eselon II (untuk pemerintahan) dan
              berstempel/cap basah atau tanda tangan elektronik.
              Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong tenaga pengawas dan mediator
              ketenagakerjaan untuk ber-kordinasi bersama tim Satgas Pencegahan Covid-19 dalam mengawal
              pelaksanaan PPKM darurat, khususnya untuk perlindungan hak pekerja.

              "Kita  tidak  ingin  PPKM  darurat  ini  menciptakan  suasana  yang  tidak  kondusif  bagi
              keberlangsungan usaha. Karenanya diperlukan koordinasi yang intensif dengan aparat penegak
              hukum yang lain," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Media Indonesia, kemarin.
              (Faj/Des/I-1)




































                                                           74
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80