Page 43 - Contoh Resume Harian & Kliping

Pembahasan 4 PP tersebut dimulai dengan kick off pada 20 Oktober 2020. Selama hampir 4
bulan, pembahasan dan penyusunan yang dilakukan oleh Tim Tripartit (perwakilan unsur
pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh) tersebut menemui berbagai dinamika
perdebatan dan perbedaan pandangan. Namun akhirnya, keempat PP telah terselesaikan dan
diundangkan.
"Dalam rangkaian pertemuan tersebut, kita telah melewati dinamika perdebatan dan
perbedaan pandangan. Namun dibalik dinamika tersebut, kita memiliki semangat yang sama
yaitu memajukan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia," kata Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam siaran persnya, Kamis (4/3/2021).

UU Cipta Kerja bertujuan menciptakan keseimbangan iklim ketenagakerjaan bagi tenaga kerja
dan pekerja/buruh, serta iklim usaha bagi pengusaha yang lebih baik.
Menurut Menaker Ida, setelah diundangkannya UU Cipta Kerja beserta peraturan
pelaksanannya, perjuangan untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif dan
produktif belumlah selesai. Penerapan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya masih
harus dikawal. Sehingga pada ranah implementasinya dapat mencapai maksud dan tujuan
yang diharapkan.

"Oleh sebab itu saya mengajak kita semua untuk terus melakukan upaya yang terbaik bagi
kemajuan dan keunggulan bangsa ini," katanya.

Menaker Ida mengatakan, dalam pembahasan PP Cipta Kerja mungkin tidak bisa memuaskan
semua pihak, namun pemerintah berupaya mengakomodir semua kepentingan stakeholder
ketenagakerjaan.

"Hal ini saya harap dapat dipahami, karena Pemerintah juga harus menjaga keseimbangan
dan mencari jalan tengah dari permasalahan lainnya yang berkaitan dengan keempat
Peraturan Pemerintah tersebut," katanya menjelaskan.

Setelah keempat PP diundangkan, lanjut Menaker Ida, pihaknya masih memiliki tugas untuk
menyusun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker). Selain itu, Pemerintah juga
masih harus menghadapi judicial review terhadap UU Cipta Kerja dari beberapa pihak,
termasuk dari serikat pekerja/serikat buruh.

Menaker Ida menghargai pandangan dan pendapat SP/SB maupun dari pihak lain yang
memilih jalur judicial review dalam menanggapi UU Cipta Kerja.

"Meskipun cukup menyita energi untuk menanggapi hal tersebut, Pemerintah tetap
menghargai langkah judicial review atau uji materi yang ditempuh teman-teman serikat
pekerja/serikat buruh ini," lanjut Menaker Ida. (foto: humas Kemenaker).

43