Page 191 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2020

KOLABORASI KEMDES-KEMNAKER UNTUK BANTU WARGA DESA DI TUBAN

Tuban, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ( Mendes PDTT ) Abdul
Halim Iskandar bersama Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah meluncurkan
program kolaborasi bantuan jaring pengaman sosial (JPS) sanitasi lingkungan untuk membantu
warga desa di Tuban, Jawa Timur.

Program kolaborasi ini meliputi pembangunan 1.000 sanitasi berupa sarana air bersih dan MCK
(mandi, cuci, kakus) di desa-desa melalui program padat karya infrastruktur.

Menaker bersama Mendes PDTT telah meletakkan batu pertama pembangunan sanitasi dan MCK
di Desa Pandanagung, Kecamatan Soko, Tuban, Sabtu (24/10/2020).

"Program padat karya tunai produktif yang diberikan oleh Menaker bisa mempercepat
peningkatan kesejahteraan masyarakat desa," kata Abdul Halim Iskandar atau Gus Menteri.
Menurut Gus Menteri, kolaborasi antara Kemdes PDTT dan Kemnaker ini merupakan wujud
integrasi pembangunan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ). Dirinya pun
menyambut baik tawaran Kemnaker untuk bekerja sama dalam program JPS Sanitasi Lingkungan
karena dinilai bisa membantu masyarakat desa.

"Kami siap karena punya 74.953 desa yang siap menerima bantuan untuk warganya. Desa sehat,
maka tenaga kerja juga sehat," jelas Gus Menteri.

"Atas nama warga desa, kami ucapkan terima kasih atas bantuannya dan semoga kolaborasi ini
berlanjut," imbuhnya.

Menurut Ida Fauziyah, kolaborasi dibutuhkan dalam menangani pandemi Covid-19.

Pemerintah telah mengalokasikan Rp695,2 triliun untuk penanganan pandemi di bidang
kesehatan dan pemulihan ekonomi.

"Dari sisi ekonomi, akibat dari pandemi ini, pengangguran kita naik padahal sudah diturunkan
hingga 6,9 juta," jelas Ida.

Berdasarkan data Kemnaker, jumlah pekerja yang di-PHK dan kehilangan pekerjaan mencapai
sebanyak 2,1 juta pekerja yang tercatat berdasarkan nama dan alamat. Namun, diperkirakan
sebanyak 3,5 juta pekerja belum terdata.

Pemerintah, lanjut Ida, telah mengalokasikan Rp20 triliun untuk Kartu Prakerja bagi mereka yang
di-PHK dan dirumahkan. Bagi pekerja dan menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, Kemnaker
memberikan bantuan berupa subsidi upah sebesar Rp37,7 trilliun untuk 15,7 juta pekerja.

Ida menambahkan, Kemnaker telah mengalokasikan Rp 500 miliar untuk program padat karya
produktif termasuk sanitasi lingkungan dan pengadaan air bersih.
"Agar bantuan ini tepat sasaran, maka kami kolaborasi dengan Kemdes PDTT karena yang
mengetahui desa yang butuhkan program ini," kata Ida.

Pada kesempatan tersebut, Ida bersama Gus Menteri menyerahkan bantuan JPS secara simbolis
kepada empat orang perwakilan penerima bantuan, serta perwakilan lainnya dari Kabupaten
Lamongan dan Kabupaten Gresik.

Sumber:BeritaSatu.com.

190