Page 337 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2020

Judul Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta
Kerja
Nama Media kompas.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nasional.kompas.com/read/2020/10/23/09441911/banyak-
penolakan-pemerintah-diminta-tunda-pemberlakuan-uu-cipta-kerja
Jurnalis Fitria Chusna Farisa
Tanggal 2020-10-23 09:44:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

positive - Anwar Abbas (Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia) Sebaiknya pemerintah
menunda saja pemberlakuan UU Cipta Kerja ini sembari secara bersama-sama kita perbaiki
dalam tenggat waktu satu atau dua tahun ke depan

neutral - Anwar Abbas (Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia) Keadaan itu tentu saja tidak
baik bagi negeri ini karena hal demikian tidak ubahnya seperti api di dalam sekam, sehingga
tidak mustahil pada waktunya nanti api ini akan menyala dan membakar seluruh bangunan
bangsa ini dan itu tentu saja tidak kita inginkan

negative - Anwar Abbas (Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia) Bila UU ini dengan segala
cacat dan kekurangannya tersebut tetap dipaksakan pemberlakuannya maka tentu tidak
mustahil dia akan bisa merusak semua yang kita inginkan dan cita-citakan tersebut dan itu tentu
saja jelas tidak kita harapkan

Ringkasan

Pemerintah diminta menunda pemberlakukan omnibus law Undang-undang Cipta Kerja karena
adanya penolakan publik yang begitu masif. Dengan demikian, pemerintah dapat melibatkan
kelompok masyarakat untuk membahas pasal-pasal yang dinilai bermasalah selama masa
penundaan.

BANYAK PENOLAKAN, PEMERINTAH DIMINTA TUNDA PEMBERLAKUAN UU CIPTA
KERJA

Pemerintah diminta menunda pemberlakukan omnibus law Undang-undang Cipta Kerja karena
adanya penolakan publik yang begitu masif. Dengan demikian, pemerintah dapat melibatkan
kelompok masyarakat untuk membahas pasal-pasal yang dinilai bermasalah selama masa
penundaan.

336