Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JUNI 2021

KEMNAKER GELAR RAKOR PERCEPATAN PENYELENGGARAAN ULD
KETENAGAKERJAAN
Dalam upaya mewujudkan komitmen kesamaan hak dan kesempatan kerja bagi penyandang
disabilitas, Pemerintah melakukan percepatan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD)
Bidang Ketenagakerjaan kepada tenaga kerja, maupun pemberi kerja yang mempekerjakan
penyandang disabilitas.

Dirjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja (PKK) Kemnaker, Suhartono, mengatakan
bahwa melalui ULD akan semakin membuktikan tenaga kerja penyandang disabilitas bukan
hanya memiliki hak, tetapi merupakan SDM yang mampu bekerja dengan etos kerja sangat baik,
produktif.

"Lebih dari itu mempekerjakan penyandang disabilitas mampu memberikan benefit/nilai tambah
terhadap reputasi, prestise, dan nama baik perusahaan, sebagai entitas yang berkomitmen
mewujudkan dunia kerja inklusif, dalam penghormatan asas kesetaraan," kata Suhartono saat
membuka sekaligus memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan
Penyelenggaraan ULD Bidang Ketenagakerjaan di kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (3/6/2021).

Berdasarkan data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) dan data Disnaker provinsi
dan Kabupaten/Kota per Januari 2020, tercatat 546 perusahaan mempekerjakan penyandang
disabilitas, dengan jumlah tenaga kerja disabilitas sebanyak 4.508 orang dari 538.518 total
tenaga kerja yang bekerja.

Dirjen Suhartono mengimbau semua pelaku usaha untuk semakin terbuka dan memberikan
akses kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas, mengingat mereka berhak
berpartisipasi dan berperan serta dalam pembangunan untuk mencapai kemandirian dan
meningkatkan kesejahteraan ekonominya.

Dirjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja (PKK) Kemnaker, Suhartono(c)2021
Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016, pemerintah diwajibkan untuk mendukung
dan memberikan apresiasi kepada dunia usaha yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

Dirjen Suhartono menambahkan, pemberian penghargaan dalam berbagai bentuk diharapkan
dapat memotivasi perusahaan pemberi kerja untuk terus berkomitmen dan semakin terbuka
mewujudkan pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam bidang
ketenagakerjaan.

"Saat ini dunia usaha sangat memerlukan dukungan fasilitasi, akomodasi yang layak berupa
peralatan produksi atau peralatan kerja yang membantu keberlanjutan usaha maupun
keberlanjutan kerja para penyandang disabilitas," katanya.

Dirjen Suhartono berharap momentum Rakor percepatan penyelenggaraan ULD mampu
mewujudkan komitmen Pemda dalam pelayanan ketenagakerjaan inklusif bagi para penyandang
disabilitas, agar mereka mampu mewujudkan peran dan partisipasinya dalam pembangunan atas
dasar kesetaraan.

Sementara Plt. Direktur Bina PTKDN, Nora Kartika Setyaningrum, dalam laporannya menyatakan
sesuai PP Nomor 60 Tahun 2020, penyelenggaraan ULD bidang Ketenagakerjaan wajib
dilaksanakan oleh Disnaker provinsi dan kabupaten/kota dan membutuhkan kerja sama lintas
sektor.

Menurutnya, untuk mendukung percepatan penyelenggaraan ULD Bidang Ketenagakerjaan,
diperlukan diseminasi informasi tentang kebijakan dan teknis penyelenggaraannya kepada
Pemda dengan melibatkan Kementerian/Lembaga, dan pemangku kepentingan terkait.

61