Page 71 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JUNI 2021
P. 71
KEMNAKER GELAR RAKOR PERCEPATAN PENYELENGGARAAN ULD
KETENAGAKERJAAN
BANDUNG - Dalam upaya mewujudkan komitmen kesamaan hak dan kesempatan kerja bagi
penyandang disabilitas, pemerintah melakukan percepatan penyelenggaraan Unit Layanan
Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan kepada tenaga kerja, maupun pemberi kerja yang
mempekerjakan penyandang disabilitas.
Dirjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja (PKK) Kemnaker, Suhartono, mengatakan
bahwa melalui ULD akan semakin membuktikan tenaga kerja penyadang disabilitas bukan hanya
memiliki hak, tetapi merupakan SDM yang mampu bekerja dengan etos kerja sangat baik, dan
produktif.
"Lebih dari itu mempekerjakan penyandang disabilitas mampu memberikan benefit/nilai tambah
terhadap reputasi, prestise, dan nama baik perusahaan, sebagai entitas yang berkomitmen
mewujudkan dunia kerja inklusif, dalam penghormatan asas kesetaraan," kata Suhartono saat
membuka sekaligus memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan
Penyelenggaraan ULD Bidang Ketenagakerjaan di Bandung, Jawa Barat, Kamis (3/6/2021).
Berdasarkan data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) dan data Disnaker provinsi
dan kabupaten/kota per Januari 2020, tercatat 546 perusahaan mempekerjakan penyandang
disabilitas, dengan jumlah tenaga kerja disabilitas sebanyak 4.508 orang dari 538.518 total
tenaga kerja yang bekerja.
Suhartono mengimbau semua pelaku usaha untuk semakin terbuka dan memberikan akses
kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas, mengingat mereka berhak berpartisipasi
dan berperan serta dalam pembangunan untuk mencapai kemandirian dan meningkatkan
kesejahteraan ekonominya.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016, pemerintah diwajibkan untuk mendukung
dan memberikan apresiasi kepada dunia usaha yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
Dia menambahkan, pemberian penghargaan dalam berbagai bentuk diharapkan dapat
memotivasi perusahaan pemberi kerja untuk terus berkomitmen dan semakin terbuka
mewujudkan pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam bidang
ketenagakerjaan.
"Saat ini dunia usaha sangat memerlukan dukungan fasilitasi, akomodasi yang layak berupa
peralatan produksi atau peralatan kerja yang membantu keberlanjutan usaha maupun
keberlanjutan kerja para penyandang disabilitas," katanya.
Untuk itu diharapkan momentum rakor percepatan penyelenggaraan ULD mampu mewujudkan
komitmen Pemda dalam pelayanan ketenagakerjaan inklusif bagi para penyandang disabilitas,
agar mereka mampu mewujudkan peran dan partisipasinya dalam pembangunan atas dasar
kesetaraan.
Sementara Plt. Direktur Bina PTKDN, Nora Kartika Setyaningrum, dalam laporannya menyatakan
sesuai PP Nomor 60 Tahun 2020, penyelenggaraan ULD bidang Ketenagakerjaan wajib
dilaksanakan oleh Disnaker provinsi dan kabupaten/kota dan membutuhkan kerja sama lintas
sektor.
Menurutnya, untuk mendukung percepatan penyelenggaraan ULD Bidang Ketenagakerjaan,
diperlukan diseminasi informasi tentang kebijakan dan teknis penyelenggaaannya kepada pemda
dengan melibatkan kementerian/lembaga, dan pemangku kepentingan terkait.
70
