Page 7 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 AGUSTUS 2021

JERIT PENGUSAHA DAERAH TAK SANGGUP BERTAHAN DI TENGAH PPKM

Sebagian besar pengusaha daerah 'menjerit' kesulitan bertahan menghadapi dampak pengetatan
mobilitas saat PPKM lanjutan level 3 dan 4. Pandemi yang melanda selama 1,5 tahun membuat
para pengusaha ini tak lagi punya bantalan untuk bertahan.

Ketua Umum BPD Hipmi Jawa Tengah sekaligus Direktur Utama PT Dafam Properti Indonesia
Tbk Billy Dahlan mengatakan keadaan pengusaha mulai kritis akibat tidak diperbolehkan
beroperasi selama 2-3 pekan terakhir.

Dia menyebut masalah yang dihadapi pengusaha lebih dari sekedar dampak PPKM sebulan
terakhir, namun kebijakan tidak konsisten pemerintah yang memaksa pengusaha buka tutup
usaha sesuai aba-aba pemerintah. Ia mengaku paham dengan kebingungan pemerintah
menghadapi pandemi 6 bulan pertama.

Tapi kalau sudah 1,5 tahun tapi belum ada kebijakan konkret, ia mengaku pengusaha mulai
'gerah' dengan kebijakan blunder pemerintah. Dia menilai PPKM boleh saja diterapkan tapi harus
ada ukuran efektivitas dari kebijakan.

"Dari sisi dunia usaha tidak apa-apa PPKM. Tapi PPKM yang lebih efektif lah, artinya dunia usaha
butuh stabilitas. Dunia usaha kan tidak bisa buka tutup, ya hancur lah setelah 17 bulan," katanya
kepada CNNIndonesia.com, Rabu (4/8).

Dia menyayangkan kebijakan pemerintah yang tidak menyasar sampai ke akar permasalahan.
Dengan kebijakan ala rem dan gas tanpa realisasi percepatan vaksinasi dan rendahnya 3T, ia
menilai bakal terjadi jebakan pandemi di mana penutupan ekonomi akan kerap terjadi.

Mengutip data Kementerian Kesehatan per Rabu (4/8), baru 10,53 persen populasi yang sudah
menerima vaksin lengkap. Angka itu, menurut dia, jauh dari memuaskan bila melihat target
tercapainya herd immunity akhir tahun ini.

Billy juga mengkritisi pemerintah yang hingga kini tidak menggratiskan tes PCR dan masker
untuk masyarakat. Ia menyebut kewajiban bayar PCR ini membuat masyarakat enggan
melakukan tes, bila tes saja minim, apalagi tracing (pelacakan) dan treatment (pengobatan).

"Ini kami kritik karena kalau pemerintah blunder terus yang paling hancur dunia usaha dan kalau
masuk ke krisis ekonomi, maka krisis sosial dan keamanan rentan sekali," papar dia.

Billy mencontohkan usahanya yang bergerak di bidang perhotelan, properti, makanan dan
minuman, tambang, dan kontraktor. Sebelumnya, ia memiliki 6.000 karyawan, namun kini yang
masih dipekerjakan kurang dari setengahnya.

Ia mengaku sudah melakukan PHK terhadap 1.000 orang dan merumahkan 2.500 orang lainnya.
Bila pandemi segera tak ditangani, ia khawatir akan semakin banyak karyawan yang bakal
terdampak.

Pengusaha lain dari Jawa Barat sekaligus Ketua Apindo Jawa Jabar Ning Wahyu Astutik menyebut
dampak dari PPKM sebulan terakhir sangat memberatkan pengusaha. Menurut dia, banyak
pengusaha di Kota Kembang yang sejak tahun lalu memberlakukan masuk bergilir karena tidak
membutuhkan karyawan seperti waktu normal akibat anjloknya omzet.

Kendati tak mengantongi data pasti soal kerugian dan jumlah karyawan PHK, namun ia
memperkirakan terbatasnya operasional memangkas produktivitas sebesar 50 persen atau lebih.

Hasil produksi yang merosot kemudian menguras kas pengusaha. Khusus untuk industri hotel,
ia mengatakan okupansi rendah praktis membuat sebagian besar pelaku usaha mati suri.

6