Page 194 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020
P. 194
baru ini terdiri dari 15 bab, 11 klaster, 812 halaman, 186 pasal, dan akumulasi dari 76 undang-
undang lain yang dicomot.
"Mungkin besok DPR akan menyerahkan itu kepada eksekutif. Insya Allah draft itu sudah final
mereka," kata Bahlil dalam sesi webinar, Selasa (13/10/2020).
Bahlil mengatakan, beberapa pihak sebenarnya telah menerima draft final UU Cipta Kerja.
Namun, ia meminta kepada mereka untuk tidak disebarluaskan dulu sebelum resmi diserahkan
pada esok hari.
Dia menyebutkan, salah satu fokus UU Cipta Kerja yakni untuk mewadahi jumlah tenaga kerja
dalam negeri yang terus bertambah. Menurut catatannya, Indonesia saat ini punya tenaga kerja
eksisting berjumlah 7 juta orang.
Adapun angkatan kerja per tahun tamatan SMA dan perguruan tinggi mencapai 2,9 juta orang.
Sedangkan sebanyak 3,5 juta tenaga kerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan kini terkena
aksi pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat Covid-19.
"Tetapi menurut data dari Kadin dan HIPMI, itu kurang lebih sekitar 5-6 juta. Kalau dihitung
total, itu sekarang ada sekitar 15 juta (tenaga kerja). Inilah yang harus kita menyiapkan lapangan
pekerjaan," ungkap Bahlil.
Secara aturan undang-undang, pemerintah disebutnya wajib memfasilitasi lapangan kerja bagi
15 juta orang tersebut. Tapi, ia menambahkan, tidak mungkin seluruhnya bisa diterima sebagai
PNS, karyawan BUMN, atau TNI/Polri.
"Maka harus dilakukan terobosan. Terobosannya ini tidak lain dan tidak bukan bagaimana kita
bisa mendatangkan investasi untuk menanamkan modal," sambung dia.
"Penanaman modal ini jangan diartikan hanya yang untuk besar-besar saja. Sekarang kami
diperintahkan oleh bapak Presiden termasuk UMKM juga diurus. Tidak hanya asing, tapi juga
dalam negeri," tandasnya.
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati,
mengaku bingung atas pernyataan pemerintah terkait maraknya hoaks atas Undang-Undang
(UU) Cipta Kerja. Menyusul pemerintah masih enggan menyampaikan draf final UU anyar kepada
publik.
"Kalau hoax, mana draf finalnya. Tolong sesegera mungkin disampaikan secara resmi, mana draf
final yang resmi disampaikan oleh DPR," ujar Enny dalam sebuah diskusi daring, Sabtu
(10/10/2020).
Untuk itu, dia menilai seharusnya saat ini pemerintah dapat segera menyampaikan draf Undang-
Undang Cipta Kerja kepada masyarakat luas. Imbasnya dapat menciptakan keterbukaan
informasi publik sekaligus memperkuat pernyataan pemerintah terkait adanya hoaks.
"Ini harus dibuka. Supaya yang kita perdebatkan sesuatu yg konstruktif. Bukan hanya
masyarakat menganggap itu pencitraan atau masyarakat yang dianggap anarki dan ada agenda
politik," terangnya.
Lebih jauh, dia juga mengkritisi transparansi oleh DPR RI ataupun pemerintah selama proses
penyusunan, pembahasan, sampai pengesahan UU Cipta Kerja beberapa waktu lalu. Lalu, klaim
atas pelibatan semua pihak terkait juga dianggap hanya untuk pencitraan semata.
"Jadi, paradoks adalah kalau tujuannya semulia itu, mengapa pembahasannya seolah sembunyi-
sembunyi. Kesannya kayak gerabak-gerubuk," tandasnya.
193
