Page 327 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 OKTOBER 2020
P. 327
Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK, Fajar Laksono mengatakan,
permohonan pengujian UU yang belum bernomor bisa saja dilakukan, tetapi permohonan
menjadi tak punya obyek.
"Kalau mau mengajukan ya bisa aja, tapi berarti belum ada objek permohonannya, kan, masih
UU nomor.. (sekian)," kata Fajar kepada Kompas.com, Selasa (13/10/2020).
Fajar mengatakan, kemungkinan hakim MK akan memutuskan menolak pengujian undang-
undang yang belum diberi nomor.
Sebab, undang-undang baru memiliki kekuatan hukum yang mengikat sejak UU tersebut
diundangkan atau mendapat penomoran.
"Secara teori dan praktik, UU memiliki kekuatan mengikat secara hukum sejak diundangkan,"
kata Fajar.
Kendati demikian, Fajar menyebutkan, pihaknya siap untuk menangani perkara pengujian UU
Cipta Kerja. Fajar pun memastikan MK bakal bersikap independen.
Meski begitu, Fajar mengingatkan bahwa mengajukan pengujian undang-undang ke MK
semestinya bukan semata-mata untuk menang, melainkan mencari keadilan.
Majelis hakim MK, kata dia, akan mengadili perkara sesuai dengan konstitusi. Oleh karenanya,
baik pemohon perkara maupun pembentuk undang-undang diingatkan untuk menghormati apa
pun putusan MK kelak.
"Mengajukan perkara ke MK berarti memercayakan sepenuhnya MK untuk mengadili. Jadi
apapun putusannya kelak, atas nama hukum dan konstitusi, semua pihak harus menaati dan
menghormatinya," kata Fajar.
Untuk diketahui, Undang-Undang Cipta Kerja disahkan melalui rapat paripurna DPR pada Senin
(5/10/2020).
Pengesahan UU tersebut menimbulkan kontroversi karena pasal-pasal di dalamnya dinilai
merugikan masyarakat, khususnya para pekerja atau buruh.
Selain itu, proses penyusunan dan pembahasan naskah UU Cipta Kerja dianggap tertutup dari
publik.
Pengesahan undang-undang tersebut pun menyebabkan buruh dan mahasiswa turun ke jalan
melakukan aksi unjuk rasa pada Kamis (8/10/2020) di sejumlah daerah di Tanah Air.
Sejumlah kalangan juga menyampaikan bakal mengajukan pengujian UU Cipta Kerja ke MK.
Hingga Senin (12/10/2020), sudah ada dua permohonan pengujian UU Cipta Kerja yang diajukan
ke MK.
Permohonan pertama diajukan oleh dua orang pekerja bernama Dewa Putu Reza dan Ayu Putri.
Sedangkan permohonan kedua dimohonkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja
Singaperbangsa (DPP FSPS) yang diwakili oleh ketua umumnya, Deni Sunarya, serta sekretaris
umum Muhammad Hafiz.
326
