Page 144 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MARET 2021
P. 144
Hal ini dilakukan agar ada keterbukaan atas pertemuan pimpinan buruh dan petinggi BPJS
Ketenagakerjaan.
Penyidikan kasus dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan ini telah dimulai Kejagung sejak 19
Januari 2021.
Kasus tersebut ditangani oleh penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
(Jampidsus) berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor: Print-02/F.2/Fd.2/01/2021.
Sejumlah dokumen sudah sempat disita Kejagung dalam penggeledahan kantor pusat BPJS
Ketenagakerjaan di Jakarta pada 18 Januari 2021. Pemeriksaan saksi dimulai sejak 19 Januari
2021.
Dikutip dari Tribunnews.com, Kejagung memperkirakan kerugian negara dalam kasus ini hingga
Rp 20 triliun.
"Kalau kerugian bisnis, apakah analisanya ketika di dalam investasi itu selemah itu sampai 3
tahun bisa merugi sampai Rp 20 triliun sekian. Sekalipun ini masih menurut dari orang keuangan
masih potensi," kata Febrie di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Kamis (11/2/2021).
143
