Page 191 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 OKTOBER 2020
P. 191

Judul               Puan: Jangan ada pihak dirugikan dari RUU Ciptaker
                Nama Media          antaranews.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://www.antaranews.com/berita/1755597/puan-jangan-ada-pihak-
                                    dirugikan-dari-ruu-ciptaker
                Jurnalis            Imam Budilaksono
                Tanggal             2020-09-30 10:44:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral - Puan Maharani (Ketua DPR RI) Tujuannya adalah bagaimana bisa memberikan ruang
              dalam mengatasi lapangan kerja, jangan ada satu pihak dirugikan, namun ada pihak yang lebih
              diuntungkan. Omnibus Law ini nantinya akan bermanfaat bagi bangsa dan negara

              positive - Puan Maharani (Ketua DPR RI) Saya memantau perkembangan pembahasan RUU Cipta
              Kerja, bukan hanya klaster tenaga kerja namun semua klaster yang harus dibahas hati-hati,
              cermat, dan transparan, dan tentu membawa manfaat yang baik


              Ringkasan

              Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memberikan
              ruang untuk mengatasi masalah lapangan kerja dalam pembahasan RUU Cipta Kerja agar tidak
              ada satu pihak dirugikan atas keberadaan RUU tersebut.
              Menurut dia, terkait klaster tenaga kerja dalam RUU Ciptaker, DPR RI menerima masukan dari
              masyarakat dan buruh, pemerintah, serta dari investor dalam pembahasannya.



              PUAN: JANGAN ADA PIHAK DIRUGIKAN DARI RUU CIPTAKER

              Jakarta  -  Ketua  DPR  RI  Puan  Maharani  menegaskan  bahwa  Badan  Legislasi  (Baleg)  DPR  RI
              memberikan ruang untuk mengatasi masalah lapangan kerja dalam pembahasan RUU Cipta Kerja
              agar tidak ada satu pihak dirugikan atas keberadaan RUU tersebut.

              Menurut dia, terkait klaster tenaga kerja dalam RUU Ciptaker, DPR RI menerima masukan dari
              masyarakat dan buruh, pemerintah, serta dari investor dalam pembahasannya.

              "Tujuannya adalah bagaimana bisa memberikan ruang dalam mengatasi lapangan kerja, jangan
              ada satu pihak dirugikan, namun ada pihak yang lebih diuntungkan.




                                                           190
   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196