Page 96 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2021
P. 96
"Bagi perusahaan industri padat karya tertentu yang terdampak pandemi pandemi corona virus
disease 2019 (Covid-19) dapat melakukan penyesuaian besaran dan cara pembayaran upah
pekerja/buruh," demikian dikutip Kompas.com dari Permenaker Pasal 6 Ayat 1, Rabu
(17/2/2021).
Penyesuaian upah tersebut harus dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan
pekerja/buruh.
Kesepakatan negosiasi kedua belah pihak berdasarkan Pasal 7 Ayat 2, harus dibuat secara
tertulis.
Dengan mencantumkan besaran upah, cara pembayaran upah, serta jangka waktu berlakunya
kesepakatan paling lama 31 Desember 2021.
"Besaran upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 2 huruf a tidak berlaku sebagai dasar
perhitungan iuran dan manfaat jaminan sosial, kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK),
dan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," isi dari beleid yang
diatur dalam Pasal 8 Ayat 1.
Sedangkan, industri padat karya yang diperbolehkan melakukan penyesuaian upah memiliki
kriteria pekerja/buruh paling sedikit 200 orang, persentase biaya tenaga kerja dalam biaya
produksi paling sedikit 15 persen.
Adapun industri padat karya tertentu tersebut antara lain industri makanan, minuman, dan
tembakau, industri tekstil dan pakaian jadi, industri kulit dan barang kulit, industri alas kaki,
industri mainan anak, dan industri furnitur.
95
