Page 451 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 451

AIRLANGGA SOAL DEMO UU CIPTA KERJA: 30 JUTA ORANG BUTUH KERJA

              Menteri Koordinator Bidang Perekonomian  Airlangga Hartarto  menanggapi santai gelombang
              penolakan    Omnibus  Law    Cipta  Kerja.  Sebab,  ia  meyakini  bahwa    UU  Cipta  Kerja    akan
              berdampak bagi masalah keterbatasan lapangan kerja di masyarakat.

              Saat  ini,  menurut  data  yang  dikantonginya,  ada  30  juta  masyarakat  Indonesia  yang
              membutuhkan pekerjaan. Angka tersebut diperoleh dari hasil pemantauan jumlah masyarakat
              yang mendaftar program Kartu Prakerja.

              Sayangnya, dari total 30 juta pendaftar, pemerintah hanya bisa menerima sekitar 5,6 juta orang
              untuk ditetapkan menjadi peserta dan mendapat insentif karena keterbatasan kuota.

              Oleh karena itu, sisa pendaftar yang tak terakomodasi Kartu Prakerja diharapkan bisa segera
              mendapat pekerjaan yang tercipta dari implementasi Omnibus Law Ciptaker ke depan.
              "Secara  konkret,  lebih  dari  30  juta  masyarakat  Indonesia  yang  membutuhkan  lapangan
              pekerjaan,  ini  terekam,  by  name,  by  address  di  Kartu  Prakerja.  Jadi,  pemerintah  tidak  bisa
              berdiam diri hanya untuk mendengarkan mereka yang menggerakkan demo," ujarnya di Squawk
              Box CNBC Indonesia TV, Kamis (8/10).

              Di sisi lain, Airlangga menilai aktor utama penggerak demo penolakan aturan ini sejatinya bukan
              murni dari kalangan buruh, namun ada sejumlah tokoh elite dan intelektual yang mempunyai
              kepentingan khusus.
              Hanya saja, tujuan kepentingan itu dilakukan dengan cara menggerakkan massa untuk menolak
              Omnibus Law Ciptaker.

              "Tokoh-tokoh intelektual ini saya lihat mempunyai ego sektoral yang cukup besar karena tokoh
              ini tidak ada di lapangan, mereka ada di balik layar," ucapnya.

              Ia pun mengaku sudah tahu siapa saja aktor di balik layar demo buruh tersebut, namun enggan
              dipaparkan ke publik. "Sebetulnya, pemerintah tahu siapa yang demo itu, kita tahu siapa yang
              menggerakkan, siapa sponsornya, siapa yang membiayai," imbuhnya.

              Sebagai solusi, Airlangga mengatakan pemerintah akan menggerakkan jajaran kepolisian untuk
              menindak tegas massa buruh yang berpotensi membahayakan masyarakat luas. Sebab, demo
              dilakukan  di  tengah  kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  saat  pandemi  virus
              corona atau covid-19.

              Airlangga  tetap  meminta  dukungan  dari  semua  pihak  terhadap  implementasi  Omnibus  Law
              Ciptaker. Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan 35 peraturan pemerintah (PP) dan 5 peraturan
              presiden (Perpres) sebagai aturan turunan dari Omnibus Law Ciptaker dalam sebulan ini.

              Lebih lanjut, ia menekankan aturan ini akan sangat berguna untuk penciptaan lapangan kerja ke
              depan karena dianggap jitu membuka aliran investasi.
              Proyeksinya, dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5 persen sampai 5,5 persen
              pada tahun depan, maka akan tercipta 2 juta sampai 2,5 juta lapangan kerja baru.

              "Hitungannya, pertumbuhan 1 persen itu bisa setara 500 ribu tenaga kerja, kalau tumbuh sampai
              5 persen menjadi 2,5 juta penyerapan lapangan kerja," katanya..






                                                           450
   446   447   448   449   450   451   452   453   454   455   456