Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 DESEMBER 2020
P. 50
Judul Tak Ingin Nasib BLT Karyawan Seperti Bansos, Menaker Libatkan KPK
Nama Media sindonews.com
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/266610/34/tak-ingin-nasib-blt-
karyawan-seperti-bansos-menaker-libatkan-kpk-1607850746
Jurnalis Giri Hartomo
Tanggal 2020-12-13 21:32:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Selama proses penyaluran BSU, tentunya kita
terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari verifikasi data dari BPJS,
pemadanan data dengan DJP Kemenkeu, sampai pendampingan dan pengawasan dari KPK, BPK
maupun BPKP
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita terus mempercepat penyaluran bantuan
subsidi gaji atau upah sampai 12,4 juta penerima sehingga bisa segera diterima oleh para pekerja
buruh sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan
Ringkasan
Pemerintah memastikan penyaluran bantuan subsidi gaji atau upah bisa tersalurkan tepat
sasaran. Sebab itu Kemenaker melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut
mengawasi distribusi BLT karyawan tersebut. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
mengatakan, untuk memastikan penerimaan BSU agar tepat sasaran, dalam proses penyaluran
BSU, Kemnaker terus berkoordinasi dan rapat pembahasan secara marathon dengan berbagai
piha. Seperti misalnya antaranya BPK, KPK, BPKP, DJP Kemenkeu, BPJS Ketenagakerjaan, serta
Bank Himbara.
TAK INGIN NASIB BLT KARYAWAN SEPERTI BANSOS, MENAKER LIBATKAN KPK
Pemerintah memastikan penyaluran bantuan subsidi gaji atau upah bisa tersalurkan tepat
sasaran. Sebab itu Kemenaker melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut
mengawasi distribusi BLT karyawan tersebut. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
mengatakan, untuk memastikan penerimaan BSU agar tepat sasaran, dalam proses penyaluran
BSU, Kemnaker terus berkoordinasi dan rapat pembahasan secara marathon dengan berbagai
piha. Seperti misalnya antaranya BPK, KPK, BPKP, DJP Kemenkeu, BPJS Ketenagakerjaan, serta
Bank Himbara.
49
