Page 29 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2020
P. 29
Judul Penyusunan RPP UU Cipta Kerja Libatkan Masyarakat
Nama Media Koran Jakarta
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg2
Jurnalis N-3
Tanggal 2020-12-30 04:31:00
Ukuran 172x144mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 33.024.000
News Value Rp 99.072.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Reyna Usman (Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan Bidang Kebijakan Publik) Partisipasi
masyarakat di daerah akan mendorong tercip-tanya komunikasi publik. Ini untuk meningkatkan
pemahaman masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah
Ringkasan
Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan melibatkan semua pihak termasuk masyarakat
daerah. Hal tersebut sebagai wujud dari partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan,
termasuk masyarakat di daerah.
"Partisipasi masyarakat di daerah akan mendorong terciptanya komunikasi publik. Ini untuk
meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah"
kata Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan Bidang Kebijakan Publik, Reyna Usman, di Jakarta, Selasa
(29/12).
PENYUSUNAN RPP UU CIPTA KERJA LIBATKAN MASYARAKAT
Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan melibatkan semua pihak termasuk masyarakat
daerah. Hal tersebut sebagai wujud dari partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan,
termasuk masyarakat di daerah.
"Partisipasi masyarakat di daerah akan mendorong terciptanya komunikasi publik. Ini untuk
meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah"
kata Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan Bidang Kebijakan Publik, Reyna Usman, di Jakarta, Selasa
(29/12).
Reyna menjelaskan pelibatan masyarakat daerah merupakan bentuk keterbukaan informasi
pemerintah yang lebih baik. Pemerintah terus menyediakan gagasan baru dalam memperluas
pemahaman komprehensif terhadap substansi klaster ketenagakerjaan.
28
