Page 159 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2021

Penerapan aturan tersebut setelah memperhatikan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 1/14/HK.04/IX/2020 tentang Sistem Bekerja Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal
Baru di Kementerian Ketenagakerjaan dan menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia
yang menginstruksikan agar Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
berbasis mikro.

"Sesuai arahan Menteri Ketenakerjaan Ida Fauziyah, para pegawai yang bekerja pada tiap unit
kerja dapat melaksanakan Work From Office (WFO) maksimal 25 persen dari jumlah pegawai
dengan pertimbangan bahwa wilayah kabupaten/kotanya berada dalam zona merah," kata
Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi di Jakarta, seperti dikutip dari keterangan resmi
Senin (21/6).

Pegawai pada tiap unit kerja Kemnaker yang berada dalam wilayah kabupaten/kota zona kuning
atau zona oranye, dapat melaksanakan WFO maksimal 50 persen dari jumlah pegawai. Namun,
WFO tersebut dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat di lingkungan
kantor.

Selain itu, lanjut Anwar, kebijakan PPKM berbasis mikro ini juga harus tetap memperhatikan
target kinerja unit kerja dan target kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah ditentukan.

"WFH itu bukan berarti berarti libur. Jadi target unit, kinerja ASN dan layanan tetap harus
dilaksanakan," katanya.

Ia juga mengingatkan ASN agar menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Sementara,
kepada ASN yang melakukan WFH agar tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain.

"Ketika ASN melakukan WFH jangan bepergian ke luar daerah dulu, kecuali mendesak. Semua
orang harus mematuhi protokol kesehatan," ucapnya.

Lebih lanjut, kebijakan internal Kemnaker ini diberlakukan di semua kantor Kemnaker yang
berada di pusat maupun kantor unit pelaksana teknis pusat (UPTP) Kemnaker yang tersebar di
seluruh Indonesia.

158