Page 165 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2021
P. 165

"Sesuai arahan Menteri Ketenakerjaan Ida Fauziyah, para pegawai yang bekerja pada tiap unit
              kerja dapat melaksanakan Work From Office ( WFO) maksimal 25 persen dari jumlah pegawai
              dengan  pertimbangan  bahwa  wilayah  kabupaten/kotanya  berada  dalam  zona  merah,"  ujar
              Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta,
              Senin.

              Kebijakan ini berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1/14/HK.04/IX/2020
              tentang  Sistem  Bekerja  Aparatur  Sipil  Negara  Dalam  Tatanan  Normal  Baru  di  Kementerian
              Ketenagakerjaan.

              Juga, dalam menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar
              Kebijakan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  berbasis  mikro  Anwar
              mengatakan  pegawai  pada  tiap  unit  kerja  Kemenaker  yang  berada  dalam  wilayah
              kabupaten/kota  berada  dalam  zona  kuning  atau  zona  oranye,  dapat  melaksanakan  WFO
              maksimal 50 persen dari jumlah pegawai. Protokol kesehatan tetap diberlakukan secara ketat di
              lingkungan kantor.

              Kendati  menerapkan  kebijakan  WFH,  para  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  tetap  dituntut  untuk
              memperhatikan target kinerja unit yang telah ditentukan dan tak berleha-leha.


              "Jadi target unit, kinerja ASN dan layanan tetap harus dilaksanakan," katanya.
              Ia juga mengingatkan ASN agar menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Sementara
              kepada ASN yang melakukan WFH agar tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain.

              "Ketika ASN melakukan WFH jangan bepergian ke luar daerah dulu, kecuali mendesak. Semua
              orang harus mematuhi protokol kesehatan," kata dia.

              Kebijakan internal Kemnaker ini diberlakukan di semua kantor Kemnaker yang berada di pusat
              maupun kantor unit pelaksana teknis pusat (UPTP) Kemnaker yang tersebar di seluruh Indonesia.









































                                                           164
   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170