Page 185 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2021
P. 185
Sistem Bekerja Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru di Kementerian
Ketenagakerjaan.
Penerapan ini juga menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan
agar Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro.
"Sesuai arahan Menteri Ketenakerjaan Ida Fauziyah, para pegawai yang bekerja pada tiap unit
kerja dapat melaksanakan Work From Office (WFO) maksimal 25 persen dari jumlah pegawai
dengan pertimbangan bahwa wilayah kabupaten/kotanya berada dalam zona merah," kata
Anwar Sanusi dalam keterangannya Minggu (20/6/2021).
Pegawai pada tiap unit kerja Kemnaker yang berada dalam wilayah kabupaten/kota zona kuning
atau zona oranye, dapat melaksanakan WFO maksimal 50 persen dari jumlah pegawai.
WFO tersebut dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat di lingkungan
kantor.
Kebijakan ini diambil sebagai upaya pelindungan para pegawai beserta keluarga, dan masyarakat
di sekitar lingkungan kerja dari penyebaran COVID-19.
Sekjen Anwar menegaskan dalam menerapkan kebijakan PPKM berbasis mikro ini harus tetap
memperhatikan target kinerja unit kerja dan target kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang
telah ditentukan.
"WFH itu bukan berarti berarti libur. Jadi target unit, kinerja ASN dan layanan tetap harus
dilaksanakan," katanya.
Ia juga mengingatkan ASN agar menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
Sementara kepada ASN yang melakukan WFH agar tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain.
"Ketika ASN melakukan WFH jangan bepergian ke luar daerah dulu, kecuali mendesak. Semua
orang harus mematuhi protokol kesehatan," ucapnya.
Kebijakan internal Kemnaker ini diberlakukan di semua kantor Kemnaker yang berada di pusat
maupun kantor unit pelaksana teknis pusat (UPTP) Kemnaker yang tersebar di seluruh Indonesia.
184
