Page 10 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 AGUSTUS 2020

Judul Soal Omnibus Law RUU Cipta Kerja
Nama Media Majalah Tempo
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg6
Jurnalis Suara Pembaca
Tanggal 2020-08-24 06:47:00
Ukuran 190x99mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 47.512.500

News Value Rp 142.537.500
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Ringkasan
Banyak artis dan publik figur lain yang mengunggah tanda pagar #IndonesiaButuhKerja di laman
media sosial mereka. Unggahan tagar yang mengacu pada Rancangan Undang-Undang Cipta
Kerja itu tentu menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat, mengingat banyak sekali
kerugian yang akan dialami para pekerja jika RUU tersebut benar-benar disahkan.

Saat sebagian besar masyarakat menolak, para publik figur justru menyuarakan dukungan
terhadap RUU yang akan merugikan tenaga kerja Indonesia itu. Meski pada akhirnya sebagian
di antaranya meminta maaf karena ketidaktahuannya, masyarakat telanjur kecewa atas tindakan
mereka.

SOAL OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA

BANYAK artis dan publik figur lain yang mengunggah tanda pagar #IndonesiaButuhKerja di
laman media sosial mereka. Unggahan tagar yang mengacu pada Rancangan Undang-Undang
Cipta Kerja itu tentu menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat, mengingat banyak sekali
kerugian yang akan dialami para pekerja jika RUU tersebut benar-benar disahkan.

Saat sebagian besar masyarakat menolak, para publik figur justru menyuarakan dukungan
terhadap RUU yang akan merugikan tenaga kerja Indonesia itu. Meski pada akhirnya sebagian
di antaranya meminta maaf karena ketidaktahuannya, masyarakat telanjur kecewa atas tindakan
mereka.

Bayangkan saja, saat mempromosikan tagar itu, mereka menerima Rp 5-10 juta per unggahan.
Angka yang fantastis, mengingat banyak pekerja di luar sana yang bekerja selama satu bulan
ditambah lembur tapi gajinya tidak mencapai nilai nominal tersebut.

Kekecewaan dan kritik yang disampaikan masyarakat kepada para publik figur yang mendukung
RUU Cipta Kerja tentu memiliki alasan. Jika menilik lagi perubahan di dalam RUU omnibus law
itu, ada banyak sekali poin yang merugikan pekerja. Regulasi cuti ditentukan oleh perusahaan,
waktu lembur ditambah menjadi empat jam, tidak ada pembahasan untuk cuti hamil dan
melahirkan, tak ada peraturan yang menjamin pekerja bisa melakukan ibadah sesuai dengan
waktu dan ketentuan yang telah ditetapkan, uang penghargaan atas masa kerja dihapuskan,

9