Page 146 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021
P. 146
Judul Kemenaker Terima 977 Aduan Tunjangan Hari Raya
Nama Media Jawa Pos
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL Pg2
Jurnalis ONI
Tanggal 2021-05-14 05:28:00
Ukuran 82x317mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 83.230.000
News Value Rp 249.690.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Setelah kita verifikasi dan validasi dengan
melihat aspek kelengkapan data dan repetisi, diperoleh data aduan sejumlah 977
Ringkasan
Tahun ini tunjangan hari raya (THR) keagamaan wajib dibayar sehari sebelum Lebaran.
Sayangnya, masih banyak perusahaan yang tidak melakukan pembayaran tepat waktu. Merujuk
laporan Posko THR Keagamaan 2021 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sejak 20 April
hingga 12 Mei 2021, tercatat 2.897 laporan yang telah diterima. Jumlah tersebut terdiri atas 692
konsultasi THR dan 2.205 pengaduan THR. "Setelah kita verifikasi dan validasi dengan melihat
aspek kelengkapan data dan repetisi, diperoleh data aduan sejumlah 977," ujar Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah kemarin (12/5).
KEMENAKER TERIMA 977 ADUAN TUNJANGAN HARI RAYA
JAKARTA, Jawa Pos Korleb -Tahun ini tunjangan hari raya (THR) keagamaan wajib dibayar sehari
sebelum Lebaran. Sayangnya, masih banyak perusahaan yang tidak melakukan pembayaran
tepat waktu.
Merujuk laporan Posko THR Keagamaan 2021 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sejak
20 April hingga 12 Mei 2021, tercatat 2.897 laporan yang telah diterima. Jumlah tersebut terdiri
atas 692 konsultasi THR dan 2.205 pengaduan THR. "Setelah kita verifikasi dan validasi dengan
melihat aspek kelengkapan data dan repetisi, diperoleh data aduan sejumlah 977," ujar Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah kemarin (12/5).
Dari 977 aduan tersebut, 350 sudah dikirim ke daerah untuk diatensi disnaker di 21 provinsi.
Sisanya akan dilanjutkan setelah perayaan Idul Fitri besok. Rencananya, pekan pertama setelah
Idul Fitri, Kemenaker menggelar rapat koordinasi dengan seluruh kepala dinas ketenagakerjaan
provinsi/kabupaten/ kota dan tim posko THR. Tujuannya, mengevaluasi tindak lanjut
penanganan pengaduan oleh daerah. Selain itu, merumuskan rencana tindak lanjut dan
rekomendasi sanksi. (mia/c7/oni)
145
