Page 231 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021
P. 231
pandemi. Dan yang terakhir, THR bagi pekerja yang berstatus hubungan kemitraan, seperti ojek
dan taksi online.
Atas berbagai pengaduan tersebut, lanjut Menaker Ida Fauziyah, pemerintah melalui Kemnaker
telah melakukan berbagai langkah. Dimulai dari tahap memverifikasi dan memvalidasi data dan
informasi, dilanjutkan berkoordinasi dengan Disnaker daerah dan instansi terkait, untuk
penyelesaian lebih lanjut. Batas waktu tindaklanjut penyelesaian seluruh aduan tersebut, kata
Menaker, 30 hari kerja terhitung sejak posko dibentuk pada tanggal 21 April 2021.
Sementara di Provinsi NTB, Kepala Disnakertrans Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi,S.Sos.,M.H.,
menjelaskan hingga H-1 lebaran, pihaknya mencatat sebanyak 18 laporan masyarakat yang
diterima Posko THR Provinsi NTB Tahun 2021. Laporan masyarakat tersebut, terdiri 14 aduan
THR dan 4 permintaan konsultasi THR.
Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Aryadi menyebut pihaknya telah menerjunkan tim
mediator dan pengawas ketenagakerjaan langsung bekerja cepat untuk melakukan klarifikasi
lapangan. Sekaligus melihat langsung kondisi dan permasalahan yang dihadapi pekerja dan
perusahaan.
Setelah melakukan klarifikasi lapangan terdapat 4 perusahaan yang sebelumnya belum pernah
memberikan THR kepada para pekerjanya, akhirnya mulai tahun ini pimpinan perusahaan
tersebut sepakat untuk membayarkan THR kepada para karyawannya.
Kemudian 4 perusahaan yang telah mengajukan permintaan konsultasi, saat ini sudah
merealisasikan pembayaran THR kepada para pekerjanya. Sisanya 10 perusahaan, akan
ditindaklanjuti penyelesaiannya setelah Hari Raya Idul Fitri.
(*).
230
