Page 239 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021
P. 239
SOAL THR, POSKO NASIONAL TANGANI 977 ADUAN, NTB 18 ADUAN
MATARAM, DS - Posko THR Keagamaan 2021 telah menerima sebanyak 2.897 laporan dari
masyarakat hingga kini. Laporan tersebut, terdiri dari 692 konsultasi THR dan 2.205 pengaduan
THR. Meski demikian, setelah dilakukan verifikasi dan validasi dengan melihat aspek kelengkapan
data, duplikasi aduan dan repetisi yang melakukan pengaduan, terdapat sebanyak 977 aduan
yang perlu ditindaklanjuti.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah saat press konference secara virtual bersama
para Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi se-indonesia, pada H-1 Hari Raya Idul
Fitri mengatakan, terdapat lima isu pengaduan yang dilaporkan masyarakat ke Posko THR 2021.
Pertama, THR dibayar dicicil oleh perusahaan. Kedua, THR dibayarkan 50 persen (20- 50 persen).
Ketiga, THR dibayar tidak penuh karena ada pemotongan gaji. Keempat, THR tidak dibayarkan
satu bulan gaji.
"Dan kelima, THR tidak dibayar karena Covid-19," kata Menaker Ida dalam siaran tertulisnya,
Kamis (13/5).
Menurut Ida, selain lima isu besar yang diadukan tersebut, terdapat juga lima isu besar dalam
konsultasi yang dilaporkan masyarakat ke Posko THR 2021. Di antaranya, THR bagi pekerja yang
mengundurkan diri.
Selanjutnya, THR bagi pekerja yang selesai kontrak kerjanya, berikutnya THR bagi pekerja yang
dirumahkan. Serta, perhitungan THR Bagi Pekerja yang upahnya disesuaikan pada masa
pandemi. "Dan yang terakhir THR bagi pekerja yang berstatus hubungan Kemitraan (contohnya
ojek dan taksi online)," ungkap Ida.
Atas berbagai pengaduan tersebut, lanjut Menaker Ida, Pemerintah melalui Kemenaker telah
melakukan berbagai langkah. Dimulai dari tahap memverifikasi dan memvalidasi data dan
informasi, dilanjutkan berkoordinasi dengan Disnaker daerah dan instansi terkait, untuk
penyelesaian lebih lanjut.
"Batas waktu tindaklanjut penyelesaian seluruh aduan tersebut, adalah 30 hari kerja terhitung
sejak posko dibentuk pada tanggal 21 April 2021," jelas Manajer Ida.
Sementara itu di Provinsi NTB, Kadis Nakertrans Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi, menjelaskan
hingga H-1 Lebaran, pihaknya mencatat sebanyak 18 laporan masyarakat yang diterima Posko
THR Provinsi NTB Tahun 2021. "Laporan masyarakat tersebut, terdiri 14 aduan THR dan 4
permintaan konsultasi THR," kata Gede.
Mantan Kadis Kominfotik NTB itu mengungkapkan, untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut,
pihaknya telah menerjunkan Tim mediator dan pengawas ketenagakerjaan langsung bekerja
cepat untuk melakukan klarifikasi lapangan.
"Tim juga melihat langsung kondisi dan permasalahan yang dihadapi pekerja dan perusahaan,"
ucap Gede.
Ia menuturkan, setelah melakukan klarifikasi lapangan terdapat empat perusahaan yang
sebelumnya belum pernah memberikan THR kepada para pekerjanya, akhirnya mulai tahun ini
pimpinan perusahaan tersebut sepakat untuk membayarkan THR kepada para karyawannya.
Kemudian, empat perusahaan yang telah mengajukan permintaan konsultasi, saat ini sudah
merealisasikan pembayaran THR kepada para pekerjanya.
"Dan sisanya 10 perusahaan, akan ditindaklanjuti penyelesaiannya setelah Hari Raya Idul Fitri,"
tandas Gede Putu Aryadi. RUL.
238
