Page 418 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021

pengaduan THR dan 692 konsultasi THR. Pengaduan meliputi pemotongan THR, THR yang
bayarnya dicicil, hingga THR yang tidak dibayar dipenuh.
"Dari data tersebut setelah kami lakukan verifikasi dan validasi dengan melihat aspek
kelengkapan data, duplikasi aduan dan repetisi yang melakukan pengaduan, maka diperoleh
data aduan sejumlah 977," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam konferensi pers
secara virtual pada Rabu (12/5/2021).

Topik konsultasi yang dilaporkan masyarakat ke Posko THR 2021, menyangkut lima isu yaitu
THR bagi pekerja yang mengundurkan diri; THR bagi pekerja yang selesai kontrak kerjanya; THR
bagi pekerja yang dirumahkan; perhitungan THR bagi pekerja yang upahnya disesuaikan pada
masa pandemi dan; THR bagi pekerja yang berstatus hubungan kemitraan baik ojek maupun
taksi online.

Sementara itu ada beberapa isu yang terkait dengan pengaduan. Pertama THR dibayar dicicil
oleh perusahaan. Kedua yaitu THR dibayarkan 50% dengan kisaran 20 sampai 50%. Ketiga yaitu
THR dibayar tidak penuh karena ada pemotongan gaji, Keempat yaitu THR tidak dibayarkan 1
bulan gaji, dan kelima yaitu THR tidak dibayar karena COVID-19.

"Pembayaran THR penuh dan tepat waktu akan berdampak terhadap pemulihan ekonomi
nasional. oleh karena itu pemerintah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada
perusahaan-perusahaan yang telah menunaikan kewajibannya membayar THR kepada
pekerja/buruh secara penuh dan tepat waktu," kata Ida.

Ida mengatakan dari berbagai pengaduan tersebut, pihaknya telah mengambil langkaH-1angkah
verifikasi, validasi data dan informasi; berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker)
daerah dan instansi terkait; menurunkan tim pengawas ketenagakerjaan; dan merumuskan
rekomendasi sanksi terhadap ketidakpatuhan. Kemnaker juga akan melakukan rapat koordinasi
dengan mengundang seluruh Kepala Disnaker Provinsi/Kabupaten/Kota dan Tim Posko THR
untuk melakukan evaluasi pada minggu pertama sesudah Idul Fitri.

"Evaluasi dilakukan untuk melihat perkembangan tindak lanjut penanganan pengaduan oleh
daerah. Serta untuk merumuskan rencana tindak lanjut dan rekomendasi pengenaan sanksi,"
pungkas Ida. Editor : Hari Gunarto (hari_gunarto@investor.co.id).

417