Page 463 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021
P. 463
Keadaan tersebut diperparah dengan pelarangan mudik bagi masyarakat khususnya pekerja Tu
buruh. Sementara TKA dibiarkan masuk melenggang kangkung ke Indonesia di tengah pandemi
dan lip services dari Menaker saja.
"KSPI mendesak pemerintah bersikap adil, menegakkan aturan, dan menunjukkan
keberpihakannya terhadap kepentingan nasional para buruh lokal, bukan TKA," pungkasnya.
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat ada 1.860 laporan yang
masuk di Posko THR selama-kurun waktu 20 April s.d 7 Mei 2021. Jumlah tersebut terdiri dari
684 konsultasi THR dan 1.176 pengaduan THR.
"Saat ini kita masih terus memilah dan mensortir kelengkapan setiap data pengaduan yang
masuk untuk mempercepat penyelesaian kasusnya. Kita juga terus berkoordinasi dengan dinas-
dinas tenaga kerja di daerah untuk menyelesaikan pengaduan pembayaran THR," kata Sekjen
Kemnaker Anwar Sanusi di Jakarta pada Minggu lalu.
Ada berbagai kategori sektor usaha yang masuk dalam laporan posko THR 2021 di antaranya
adalah ritel, jasa keuangan dan perbankan, konstruksi, manufaktur, migas, alat kesehatan,
industri makanan dan minuman, dll.
"Beberapa permasalahan pembayaran THR yang diadukan antara lain THR tidak dibayar sama
sekali, dibayar sebagian, dibayar bertahap dengan kesepak-tan atau tanpa kesepakatan, dibayar
bukan dalam bentuk uang, dan perusahaan tidak mampu karena terdampak pandemi COVID-
19," ujarnya.
Anwar menjelaskan, Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan merupakan pendapatan no-nupah
yang wajib dibayarkan pengusaha, kepada pekerja/buruh paling lama tujuh hari sebelum hari
raya keagamaan tersebut. Ip6/mb06
462
