Page 238 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 238
Judul Pengusaha Tak Bayar THR Terancam Sanksi Tegas dari Menaker
Nama Media gosumut.com
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL https://www.gosumut.com/berita/baca/2021/05/08/pengusaha-tak-
bayar-thr-terancam-sanksi-tegas-dari-menaker/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-05-08 15:10:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sebelumnya kami konsentrasi pada layanan
informasi dan konsultasi terkait THR, maka sekarang kami perkuat aspek pengawasan dan
penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan THR
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kami menindaklanjuti pengaduan
dalam Posko THR secara periodik, kemudian langsung berkoordinasi dengan dinas-dinas
ketenagakerjaan untuk memerintahkan pengawas ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan
pelaksanaan THR
negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Dalam hal THR keagamaan tidak
dibayar sesuai kesepakatan dan atau kesepakatan pembayar THR di bawah ketentuan
perundang-undangan, maka pengawas akan melakukan pengawasan pelaksanaan pembayaran
THR, berupa nota pemeriksaan sampai dengan rekomendasi kepada pejabat berwenang pada
kementerian/lembaga atau daerah setempat untuk pengenaan sanksi administratifnya
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan pengusaha yang melanggar
aturan Tunjangan Hari Raya (THR) bakal kena sanksi tegas. "Sebelumnya kami konsentrasi pada
layanan informasi dan konsultasi terkait THR, maka sekarang kami perkuat aspek pengawasan
dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan THR," kata Ida seperti dikutip dari
keterangan resmi Kemnaker, dirilis Jumat (7/5).
PENGUSAHA TAK BAYAR THR TERANCAM SANKSI TEGAS DARI MENAKER
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan pengusaha yang
melanggar aturan Tunjangan Hari Raya (THR) bakal kena sanksi tegas.
"Sebelumnya kami konsentrasi pada layanan informasi dan konsultasi terkait THR, maka
sekarang kami perkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan
THR," kata Ida seperti dikutip dari keterangan resmi Kemnaker, dirilis Jumat (7/5).
237
