Page 405 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021

"Tak mungkin menghukum perushaaan tak mampu membayar THR, bisa ada ratusan kena
hukum. Bisnis itu pasti dilakukan pendekatan aturan yang tak mampu dicarikan solusi, yang
mampu baru diberikan sanksi tegas, tak ada jadinya yang dihukum ini hanya retrorika," katanya
saat Webinar, Jumat (7/5/2021).

Menurut Said Iqbal harusnya pemerintah lebih mengedepankan turun ke lapangan lewat dinas
ketenagakerjaan untuk mengecek perusahaan yang telah diberikan stimulus, sehingga
berkewajiban membayar THR.

Menurutnya sangat mudah mengetahui perusahaan yang mampu membayar THR dan tak
mampu membayar, karena setiap perusahaan diberikan stimulus pasti memiliki laporan
keuangan dari jauh hari sebelum Ramadan.

"Yang benar itu turun ke lapangan, ini bisa telihat perusahaan yang diberikan stimulus yang
mampu membayar THR. harusnya kemnaker menyuruh dinas tenaga kerja pantau lapangan, ini
bisa dideteksi dini karena laporan keuangan mereka," katanya.
Ia juga mengatakan posko THR juga tak efektif sebab banyak buruh tak berani melapor karena
takut dipecat atau diberhentikan. Menurutnya masih ada laporan perbedaan perusahaan tak
membayar THR antara pihak KSPI, dan dari Depnaker.

"Data ini depnaker ini ga punya beberapa perusahaan yang mencicil THR, karena begitu lapor
dipecat. Buruh dipecat, apalagi outsource, atau kontrak," katanya.

Maka dari itu ia mengatakan persoalan THR hanya lip service pemerintah, dan hanya retrorik
semata.

404